“Kami sudah koordinasi dengan Pemkot atas saran dari BPN, tapi belum ada jawaban. Kalau memang aset Pemkot, buktinya apa. Itu yang tidak pernah terjawab,” ujarnya. Warga berharap ada pertemuan lanjutan agar status lahan dapat di tegaskan secara jelas, apakah benar merupakan aset Pemkot atau tidak.
“Ada Satgas Anti-Preman, dan yang kedua adalah Satgas Gugus Tugas Reformasi Agraria,” ujar Wali Kota Eri usai acara pelantikan di Graha Sawunggaling, Gedung Pemkot Surabaya, Jumat (2/1/2026).
“Pertama, Kantor Pertanahan Surabaya II akan melakukan verifikasi peta dan tinjau lapangan pada 8 Desember 2025,” ujar Eri Irawan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi – “Fakta krusialnya: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan tersebut terbukti dibayarkan atas nama warga, bukan Pertamina!”
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda – “Ada sekitar 12.500 dokumen yang di ajukan ke BPN. Tapi tidak bisa di tindaklanjuti karena tanah atau objek tersebut semuanya di catat sebagai aset PT Pertamina.”
“Saya tidak ingin sesama warga, apalagi tetangga, sampai bergesekan seperti ini. Dalam kondisi sulit, yang pertama kita datangi ya tetangga,” ujarnya.
“Keberhasilan ini menunjukkan komitmen kami memberikan kepastian legalitas kepada konsumen.” – Yunarni, Legal GA PT Raya Bumi Nusantara Permai
“Dua gelombang sebelumnya lolos semua, tapi yang ketiga muncul surat klaim eigendom dari Pertamina,” — Afandi, Ketua RW 01 Wonokromo
Sinergi lintas instansi ini di wujudkan melalui rapat koordinasi pengamanan kawasan GI Kenjeran yang termasuk dalam kategori Objek Vital Nasional (Obvitnas). Salah satu fokus pembahasan adalah rencana pembangunan pagar pengaman di sekitar area gardu, menyusul adanya penyusutan lebar akses jalan akibat tumpang tindih lahan dengan bangunan warga.
Dalam mediasi tersebut, Armuji, akrab di sapa Cak Ji mempertemukan pelapor Ami Sani dengan perwakilan PT Intiland, Bimantoro.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
