Surabaya, (DOC) – Komisi A DPRD Kota Surabaya, yang membidangi pemerintahan serta kesejahteraan rakyat, menggelar rapat koordinasi. Rapat ini di laksanakan pada Senin sore, (21/10/2024). Dalam rapat tersebut, di undang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), yang merupakan mitra kerja Komisi A.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran acara tersebut.
“Alhamdulillah, di hari pertama kami berhasil menggelar rapat koordinasi. Kami mengundang rekan-rekan mitra kerja dari Bakesbangpol dan Dispendukcapil,” ungkap Yona.
Dalam rapat itu, Komisi A membahas berbagai isu strategis. Salah satu yang utama adalah memperkuat kolaborasi yang sudah terjalin baik dengan kedua instansi tersebut.
“Ada beberapa hal yang kami diskusikan bersama. Salah satunya terkait penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bersama Bakesbangpol,” ujar Yona.
Yona menambahkan, maraknya aksi tawuran antar pelajar akhir-akhir ini menjadi perhatian khusus.
“Kami meminta Bakesbangpol untuk lebih gencar menyosialisasikan wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Ini penting untuk memberikan penguatan ideologi Pancasila,” jelasnya.
Dalam pembahasan, Yona mengapresiasi program Kartu Identitas Anak (KIA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang telah berjalan.
“Progres IKD di Surabaya sudah mencapai 17,5 persen. Kami berharap di Desember bisa mencapai 20 persen,” kata Yona.
Akta Kelahiran Anak Pernikahan Tak Terdaftar
Selain itu, Yona juga menyoroti masalah akta kelahiran bagi anak-anak dari pernikahan yang tidak terdaftar.
“Kami mendorong agar lebih gencar menyosialisasikan hal ini. Penting agar hak-hak anak tersebut tidak hilang, termasuk akses pendidikan,” ujarnya.
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyambut baik pertemuan ini sebagai langkah awal perkenalan dengan pimpinan serta anggota Komisi A. Eddy menjelaskan bahwa Dispendukcapil telah mengambil langkah proaktif.
“Kami melakukan jemput bola ke SMA, SMK, serta melayani disabilitas dan lansia,” kata Eddy.
Eddy juga menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan.
“Kami telah bermitra dengan 58 rumah sakit, 109 bidan, dan 62 puskesmas. Ini untuk mempermudah pelayanan akta kelahiran dan kematian,” tambahnya.
Lebih lanjut, Eddy memaparkan perkembangan terkait IKD. Saat ini, perekaman aktivasi IKD sudah mencapai 17,57 persen, dan Dispendukcapil menargetkan pencapaian 20 persen hingga akhir tahun.
“Kami juga tengah mempersiapkan program INApas, INAku, dan INAgov yang akan di terapkan pada tahun depan,” katanya.
Program INApas akan mengintegrasikan identitas kependudukan secara nasional, seperti paspor, KTP, dan SIM. Sementara itu, INAku dan INAgov akan fokus pada pelayanan publik dan pemerintahan berbasis digital. “Kami berharap warga Surabaya segera mengaktifkan IKD agar dapat menikmati kemudahan layanan tersebut,” pungkas Eddy. (r6)