Jakarta,(DOC) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menangkap Bupati Pati, Sudewo (SDW), dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang merupakan OTT ketiga yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan keterlibatan Sudewo dalam operasi tersebut.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangkap di Pati adalah saudara SDW,” ujarnya, dilansir Selasa (20/1/2026).
KPK menjelaskan, OTT terhadap Bupati Pati tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Menurut Budi, praktik yang diduga bermasalah itu mencakup pengisian jabatan kepala urusan, kepala seksi, hingga sekretaris desa.
“Terkait pengisian jabatan kepala urusan, kepala seksi, ataupun sekretaris desa,” katanya.
Selain Sudewo, KPK juga mengamankan tujuh orang lainnya yang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ketujuh orang tersebut terdiri atas dua camat, tiga kepala desa, serta dua orang calon perangkat desa. Seluruh pihak yang diamankan itu diduga terlibat dalam perkara yang sama.
Sudewo yang merupakan Politisi Partai Gerindra itu bersama tujuh orang lainnya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (20/1/2026) untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. KPK menegaskan, seluruh pihak tersebut masih berstatus sebagai terduga pelaku tindak pidana korupsi.
Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah besar. Namun, KPK belum memerinci jumlah pasti uang yang disita dan akan menyampaikannya secara resmi dalam konferensi pers penetapan tersangka.
Praktik yang diduga bermasalah itu mencakup pengisian jabatan kepala urusan, kepala seksi, hingga sekretaris desa.
“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, senilai miliaran rupiah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, KPK menduga adanya praktik pematokan harga untuk setiap jabatan perangkat desa yang diisi. Ia menegaskan, rincian mengenai besaran nilai jabatan, lokasi desa, jumlah desa, serta jabatan yang terlibat akan diungkap secara lengkap dalam konferensi pers pasca-OTT.
“Jadi, setiap jabatan itu ada nilainya juga,” beber Budi.
Saat ini, KPK masih terus mendalami aliran dana, peran masing-masing pihak, serta mekanisme dugaan suap dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. (rd)
