Surabaya, (DOC) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta pengurus RT dan RW memperkuat peran mereka sebagai mata dan telinga pemerintah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk mendeteksi dini berbagai potensi konflik sosial di tingkat akar rumput sebelum membesar.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, menegaskan bahwa RT dan RW merupakan fondasi utama dalam menjaga kondusivitas kota. Sebagai pihak yang paling memahami dinamika lingkungan, pengurus RT/RW bersama lurah dan camat diharapkan hadir lebih awal ketika muncul indikasi gesekan antarwarga.
“RT dan RW adalah mata dan telinga pemerintah di lingkungan. Ketika ada potensi gesekan, perangkat wilayah harus hadir lebih awal untuk membangun komunikasi dan mencari solusi secara kekeluargaan,” ujar Anas.
Legislator PDI Perjuangan tersebut menekankan pentingnya sinergi di tingkat kampung yang melibatkan pengurus RT dan RW, Lurah dan Camat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Kolaborasi ini dibentuk sebagai sistem peringatan dini (early warning system) agar setiap persoalan sosial dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah tanpa perlu menjadi konflik terbuka.
Menurut Anas, menjaga stabilitas sosial sangat vital bagi Surabaya sebagai kota metropolit dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Stabilitas tersebut hanya bisa terwujud jika warga merasa didengar dan masalahnya ditangani dengan cepat.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya yang terus merangkul berbagai elemen masyarakat.
“Saya berharap sinergi ini dijaga secara konsisten hingga level terbawah agar Surabaya tetap menjadi kota yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warganya,” pungkasnya.
