Lumajang,(DOC) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lumajang, Jumat (5/7/2024). Aksi tersebut di warnai dengan pembakaran keranda bergambar Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni dan Sekda Agus Triyono. Bahkan sejumlah demonstran terlibat aksi dorong dengan aparat keamanan.
Mahasiswa PMII dalam orasinya menuntut pencopotan jabatan Pj Bupati dan Sekda Lumajang. Mereka menilai kedua pejabat tersebut telah mencederai hati nurani dengan menghapus honor guru non-NIP per 1 Juli 2024 lalu.
“Pj Bupati dan Sekda harus mundur!. Mereka tidak lagi berpihak kepada guru. Padahal mereka bisa menduduki jabatannya sekarang karena didikan guru,” teriak salah satu pendemo dalam orasinya.
Kekecewaan mahasiswa semakin memuncak ketika mereka tidak di temui oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang.
Para demonstrans pun mencoba merobohkan pagar Kantor Pemkab Lumajang agar bisa masuk ke dalam. Praktis aksi ini mendapat halangan oleh aparat keamanan, sehingga terjadilah aksi dorong – mendorong.
Petugas sempat memberikan peringatan kepada mahasiswa untuk membubarkan diri. Namun peringatan itu tidak di gubris oleh demonstran, sehingga petugas menyemprotkan air memakai water canon.
Upaya dialog sempat dilakukan oleh Plt Asisten Administrasi Pemkab Lumajang Ahmad Taufik. Tapi para mahasiswa menolaknya, karena hanya ingin menemui Pj Bupati atau Sekda.
“Pj Bupati Lumajang sedang berada di Jakarta dan Sekda berada di Bandung,” ujar Ahmad Taufik menyampaikan.
Salah satu pendemo Sohibuddin merasa kecewa terhadap perlakuan dan sikap Pemkab Lumajang. “Kami ini menyuarakan suara para guru yang di dzolimi. Tapi malah di perlakukan seperti hewan dan di tindas seperti sampah,” kata Sohibuddin di sela aksi.
Jadi Temuan BPK, Pemkab Anggarkan Lagi Tunjangan Guru Honorer lewat PAK
Plt Asisten Administrasi Pemkab Lumajang, Ahmad Taufik Hidayat menjelaskan, bahwa penghapusan tunjangan ini dilakukan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait skema dana hibah.
“Penghapusan tunjangan ini bukan berarti kami tidak peduli dengan kesejahteraan guru honorer. Tapi, ada temuan dari BPK terkait skema dana hibah yang di gunakan untuk membiayai tunjangan tersebut,” jelas Taufik, Jumat(5/7/2024).
Berdasarakan arahan BPK, anggaran untuk karyawan dan guru honorer masuk dalam dana hibah. Sehingga tidak boleh berlangsung terus menerus. “Hibah itu kan tidak boleh terus menerus. Aksentuasi pemeriksaan saat ini hibah Bansos. Sehingga hibah kita jadi temuan,” ujarnya.
Sebelum adanya penghapus, tunjangan guru honorer di Lumajang telah mengalami pemangkasan dari Rp500 ribu menjadi Rp 250 ribu yang di terima per-bulan. Kebijakan in berimbas pada nasib 8.000 guru honorer di Lumajang yang kini tak lagi menerima tunjangan.
Namun meski demikan, Taufik memastikan bahwa penghapusan ini bersifat sementara. Pemkab Lumajang berencana mengalokasikan kembali dana untuk tunjangan guru honorer melalui mekanisme perubahan anggaran (PAK).
“Ini di hapus sementara. Nanti kalau di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) mungkin bisa di anggarkan kembali. Kita tidak bisa langsung merubah kalau tidak lewat mekanisme perubahan. Sudah ada beberapa skema sebenarnya,” pungkasnya.(mam/r7)