D-ONENEWS.COM

Evaluasi Pertemuan di Semarang, Mensos Risma: Kenapa KPM BPNT yang Banyak Belum Terima Bantuan

Semarang,(DOC) – Dalam pertemuan di pendopo Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu(4/9/2021), yang diikuti oleh perwakilan Bank Himbara, pemerintah daerah (Pemda), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), wilayah kota/kabupaten Semarang, Kendal dan Salatiga, Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini telah mencatat kendala-kendala dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang tak lancar.

Mensos Risma dan anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf yang turut hadir mendampingi, memberikan arahan soal penyaluran Bansos, lantaran dari hasil evaluasi banyaknya kendala tersebut, ditengarai berada di pihak Bank, Pemda dan para pendamping bantuan PKH.

Kendala-kendala tersebut diantaranya soal keterlambatan pencairan dana, pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi, e-wallet yang tidak aktif, serta KPM meninggal atau pindah tempat.

Dikesempatan itu, Mensos memapaparkan, bahwa Undangan-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan Pemda kewenangan dalam menentukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan yang tidak. Jadi saya minta Pemda berperan aktif,” kata Mensos.

Pada proses penyaluran PKH tahap II, menurut Mensos Risma, terdapat 2.200 KPM yang tidak melakukan transaksi dan sebanyak 1.825 KPM di antaranya berasal dari Kota Semarang.

Selain itu, Ia juga mendapat laporan, bahwa data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT di Kabupaten Semarang, hingga September 2021, ada 4.250 KPM yang belum memperoleh Bansos.

“Kenapa kecenderungan KPM BPNT yang belum menerima bantuan dengan jumlah besar dalam beberapa bulan terakhir?. Ini merupakan angka paling besar yang pernah saya tahu,” ucap Mensos.

Menurut keterangan TKSK, permasalahan banyaknya KPM yang belum menerima bantuan karena berbagai sebab, mulai dari KPM meninggal, menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hingga setting e-wallet yang gagal.

Menanggapi permasalahan e-wallet, Mensos meminta perwakilan Bank Himbara segera melakukan setting ulang yang sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Sementara itu, anggota komisi VIII, Buchori Yusuf usai pertemuan menyampaikan apresiasinya terhadapi langkah Mensos Risma yang memberikan solusi langsung dalam mengatasi kerumitan penyaluran Bansos. Untuk itu, politisi PKS tersebut, meminta semua pihak terkait, agar mengikuti arahan Mensos Risma.

Ia menganggap, bahwa semua yang disampaikan Mensos Risma sejalan dengan ajaran agama. sehingga siapa pun yang memperlancar dan mempermudah urusan orang, maka akan dimudahkan juga urusannya oleh Tuhan.

“Saya minta pihak terkait pro-aktif menindaklanjuti catatan dan evaluasi Mensos tadi,” ujar Buchori.(r7)

Loading...

baca juga