Surabaya,(DOC) – Mengawali Masa Reses Persidangan Ketiga Tahun Anggaran 2022, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyapa para bunda PAUD dan Kader Surabaya Hebat di kawasan Rungkut.
Berbagai aspirasi dan keluhan disampaikan oleh mereka, terutama mengenai berkurangnya anggaran Pemberian Makanan Tambahan bagi warga yang sudah lanjut usia (PMT Lansia).
Kader Posyandu Rungkut, Nuril Hidayati mengatakan, sejak pandemi Covid-19 anggaran PMT Lansia mulai dikurangi.
“Diwilayah kami, sebelum Pandemi Covid-19 ada sekitar 120 lansia, yang mendapatkan PMT. Namun saat Covid melanda, anggaran PMT yang turun itu hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan 30 Lansia saja,” kata Nuril.
Ia menambahkan, menutupi kekurangan tersebut, para kader Posyandu terpaksa memakai dana kas, agar tidak ada kesan pilih-pilih. Para Lansia di wilayahnya, lanjut Nuril, masih tetap mendapatkan permakanan secara normal.
“Melalui Pak Adi kami berharap bisa disampaikan ke Dinas Kesehatan agar PMT untuk lansia ini bisa kembali seperti sebelum Covid-19,” harap Nuril.
Menyikapi keluhan tersebut, Adi Sutarwijono menjelaskan, kebutuhan anggaran PMT membengkak cukup besar. Jumlahnya 33 ribu jiwa Lansia tidak mampu, termasuk anak yatim, dan itu belum jasa pengantar.
“Sehingga disepakati anggaran PMT tidak dinaikkan dulu karena mengukur kekuatan anggaran pemerintah kota. Jangan sampai besar pasak dari pada tiang,” kata Adi.
Pria yang menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Surabaya ini, berjanji akan mengusulkan kembali kenaikan anggaran PMT Lansia pada pembahasan APBD berikutnya.
“Pak Eri dan Pak Armuji menjabat sampai tahun 2024. Jadi masih ada waktu dan kesempatan untuk mewujudkan itu. Kita didewan bersama Pemkot untuk terus menghitung kekuatan anggaran,” imbuhnya.
Sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga menjadi keluhan utama. Pada kesempatan itu, tak sedikit warga yang wadul kesulitan untuk mendapatkan sekolah negeri, akibat lokasi tempat tinggal mereka jauh dari sekolah yang hendak di tuju.
“Kami akan berkomunikasi dengan Dispendik nantinya. Apakah diperlukan formulasi khusus dalam zonasi ini. Karena untuk penambahan sekolah sangat tidak dimungkinkan karena keterbatasan tempat dan kekuatan anggaran,” pungkas Adi menjawab keluhan warga soal sistem zonasi PPDB Surabaya.(r7)