Surabaya, (DOC) – Pengaduan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Kota Surabaya cukup tinggi. Dengan 343 aduan terhadap pemerintahan setempat, Surabaya jadi sorotan KPK.
Ratusan aduan tersebut terjadi selama periode 2020 – 2024, menempatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di peringkat tertinggi. Informasi Surabaya jadi sorotan KPK ini di ungkapkan di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Kamis (13/6/2024).
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, menanggapi rilis dari KPK terkait pengaduan masyarakat terhadap Pemkot Surabaya.
“Mungkin wajar saja, dengan penduduk terbesar di Jawa Timur. Jumlah pengaduan pasti lebih banyak dibandingkan daerah lain. Itu dari sisi kewajaran,” ujar Imam pada Kamis (13/6/2024).
Menurut Imam, di sisi lain ia mengapresiasi masyarakat yang telah berani melaporkan dugaan korupsi ke KPK. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap praktik korupsi yang terjadi.
Transparasi pada Publik
Imam meminta KPK untuk berani menindaklanjuti aduan dari masyarakat Kota Pahlawan terkait dugaan praktik korupsi.
“Kami minta KPK untuk menindaklanjuti semua laporan masyarakat tersebut. Laporan-laporan itu bisa terkait Pemkot Surabaya, kinerja Provinsi Jawa Timur yang banyak berkantor di Surabaya. Atau bisa juga instansi pusat yang memiliki perwakilan di Surabaya. Semua harus di buka,” ujar Imam.
Namun, Imam meyakini bahwa laporan atau aduan masyarakat ke KPK bukan hanya untuk Pemkot Surabaya. Tetapi juga untuk instansi-instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang banyak berkantor di Kota Surabaya.
“Saya tidak yakin ini sepenuhnya terkait kinerja Pemkot Surabaya. Mengingat Surabaya baru-baru ini mendapat penghargaan sebagai Pemda dengan nilai tertinggi untuk pencegahan korupsi, yaitu MCP (Monitoring of Preventive Corruption) dengan nilai 97. Tapi sekali lagi, aduan ini perlu di buka. Jika ternyata yang di adukan justru kinerja Pemkot Surabaya, itu agak ironis,” jelasnya.
“Karena baru-baru ini Surabaya mendapat penghargaan sebagai Pemda dengan tingkat pencegahan korupsi terbaik di Jawa Timur. Tapi sekarang jumlah aduannya paling banyak,” tambahnya.
Imam mendorong KPK untuk berani secara terbuka menginformasikan hasil dari aduan masyarakat kepada publik.
“KPK harus menindaklanjuti semuanya dan menyampaikan hasil penyelidikan, investigasi, dan jika sampai tahap penyidikan, harus di sampaikan kepada warga Surabaya,” tegasnya. (ang)