Gresik, (DOC) – Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan bahwa Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa di Tuban, terutama kepada penduduk Pulau Bawean.
Bantuan tersebut terdiri dari Rp 60 juta untuk rumah yang rusak berat. Sedangkan, sebesar Rp 30 juta untuk yang rusak sedang, dan Rp 20 juta untuk yang rusak ringan.
“Rumah yang rusak berat akan di perbaiki oleh tim. Kalau rusak sedang dan ringan akan dibangun kembali oleh pemiliknya. Jika mereka memiliki sumber daya, mereka bisa membangun sendiri, dan mereka tetap akan mendapatkan bantuan,” ujar Suharyanto, Senin (25/3/2024).
Selain itu, BNPB juga akan memberikan dana kepada mereka yang rumahnya sedang dibangun kembali.
“Saat rumah rusak berat, kami akan membangunnya. Tetapi jika rumah tersebut tidak memenuhi standar tahan gempa, pemiliknya harus memperbaikinya sendiri,” ujarnya.
Suharyanto juga mengumumkan bantuan lainnya bagi penduduk yang sementara tinggal di tempat lain, sambil menunggu renovasi rumah mereka selesai.
“Bagi yang rumahnya rusak berat dan sedang dibangun kembali, kami akan memberikan dana tunggu hunian sebesar Rp500.000 per bulan per kepala keluarga. Ini untuk biaya sewa rumah sementara,” kata Suharyanto.
Dia juga menyampaikan, situasi saat ini sulit untuk memprediksi potensi gempa. Hal ini terutama dengan adanya gempa susulan di Jawa Timur.
“Gempa merupakan bencana yang tidak bisa di prediksi. Bahkan negara-negara maju sekalipun hingga tahun 2024 belum bisa mendeteksi kapan gempa akan terjadi,” paparnya.
Selain itu, menurutnya beberapa pemerintah daerah telah mengeluarkan status darurat bencana gempa setelah terjadinya gempa. Hal ini di lakukan agar pemerintah pusat dapat turun membantu dalam penanganan bencana.
“Pemerintah daerah yang terdampak dan telah mengeluarkan status darurat adalah Lamongan, Gresik, dan Surabaya,” tutur Suharyanto.
Bantuan Dari Pemprov Jatim
Sementara itu, Pejabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menjelaskan bahwa mereka bekerja sama dengan BNPB untuk menggunakan dana darurat (BTT) dalam perbaikan fasilitas terdampak.
“Kami akan fokus memperbaiki sekolah dan musala. Setelah itu, kami akan memperbaiki rumah-rumah warga, yang biayanya nantinya akan dikembalikan oleh BNPB,” ucap Adhy.
Pihaknya berharap bisa segera memulai perbaikan setelah material yang di butuhkan tiba dari Surabaya dan Paciran.
“Anggaran sudah di siapkan dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB dan dana darurat provinsi, tinggal menyesuaikan biaya tenaga kerja. Kami akan menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan sekolah dan musala di Bawean. Dana darurat kami cukup besar, jadi kami bisa menanggung biaya hingga Rp250 juta, dan jika hanya butuh Rp30 juta, itu pun tidak masalah,” pungkas Adhy. (r6)