Curhatan Warga ke Wali Kota pada Acara Lesehan di Gelar Rutin Akhir Pekan

Surabaya,(DOC) – Pertama kalinya seorang Wali Kota atau pemimpin sebuah kota bersedia lesehan bersama-sama untuk menerima sambatan atau keluhan masalah dari warganya.

Acara lesehan bareng antara Wali Kota dan warganya yang akan di gelar rutin di akhir pekan di lakukan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Kegiatan di hari pertama itu, di laksanakan di lobby lantai 1 Balai Kota Surabaya, Sabtu (25/6/2022) mulai pukul 09.00-12.00 WIB.

Beralaskan karpet merah, Wali Kota Eri duduk lesehan dengan sederhana bersama para asisten, Kepala Perangkat Daerah (PD) dan Camat se Surabaya. Di hadapan para pejabat tersebut, nampak puluhan warga yang sudah siap membongkar uneg-unegnya dan mengadu ke Wali Kota Eri.

Saat Wali Kota Eri mempersilahkan, satu-persatu warga mulai menyampaikan keluhannya. Mulai masalah penerimaan siswa, ijazah sekolah yang tertahan sampai masalah lapangan pekerjaan.

Satu persatu pula keluhan warga itu di tanggapi Wali Kota Eri dengan solusi, hingga akhir acara pada pukul 12.00 WIB. Puluhan warga yang semula antri bertanya sudah banyak yang bergeser pulang dan acara-pun di tutup.

Menurut Wali Kota Eri, acara ini untuk kedekatan antara jajaran Pemkot Surabaya dengan warganya, supaya tidak ada jarak. Sebab, terkadang ada warga yang kesulitan menemui lurah, camat, atau Kepala PD.

Padahal, keluhan warga itu masalah mudah yang membutuhkan kecepatan penyelesaian solutif. Namun tak tidak bisa di kerjakan karena tidak ketemu dengan lurah, camat, dan kepala dinas.

“Karena itulah, sejak Jumat ini, mulai pukul 13.00-16.00 WIB, lurah, camat dan Kepala dinas harus menerima keluhan masyarakatnya. Kalau dalam satu minggu tidak ada solusi solutif, maka bisa langsung ketemu saya di Balai Kota Surabaya. Karena saya juga akan siap menerima aduan warga setiap hari Sabtu mulai pukul 09.00-12.00 WIB,” jelas Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri membenarkan bahwa beberapa permasalahan yang muncul dari warga yakni terkait dengan perkampungan, MBR dan meminta pekerjaan. Tapi keluhan yang paling banyak dari warga, yaitu soal ijazah SMA/SMK sederajat yang minta di tebuskan dan di ambilkan.

Ia menambahkan, persoalan tebus ijazah, Pemkot Surabaya sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemprov Jatim. Sehingga di harapkan tidak ada masalah lagi soal ijazah di tahan.

“Ada pula yang mengeluh butuh pekerjaan. Bahkan, ada beberapa orang yang mengatakan tidak mau dimasukkan ke MBR, tapi dia juga butuh pekerjaan. Nah, kerjaannya apa? Kita punya aset yang bisa dimanfaatkan oleh mereka, ada pula yang akan kerja jadi tukang jahit dan padat karya lainnya,” kata dia.

Kalau persoalan lingkungan aduan warga, sambung Cak Eri, sudah bisa di selesaikan. Namun, ada persoalan yang tidak bisa langsung terselesaikan, yakni masalah tanah. Solusi problem tanah, Pemkot Surabaya akan memfasilitasi untuk bertemu dengan jaksa pengacara negara (JPN), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak-pihak yang tengah bersengketa.

“Tapi secara keseluruhan alhamdulillah langsung bisa kasi solusi. Nah, itulah tugas pemerintah hadir di sana hanya untuk memfasilitasi,” tegasnya.

Meskipun temu warga ini akan berlangsung rutin setiap hari Sabtu, namun cak Eri meminta keluhan masalah yang sama tidak di ulang lagi pada pertemuan berikutnya. Mengingat masalah yang sudah muncul itu, sebenarnya bisa selesai di tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Karena saya berharapnya semua masalah berhenti di kelurahan. Kalau tidak bisa kelurahan ya kecamatan, kalau tidak bisa lagi baru ketemu saya langsung di Balai Kota ini. Tapi semakin banyak yang ketemu saya, masalahnya berarti tidak selesai di lurah dan camat. Itu berarti kinerja lurah dan camat perlu di evaluasi,” tegasnya.

Selain itu, ia berharap berbagai masalah warga sebaiknya tidak perlu di laporkan hingga ke tingkat kepala daerah.

Jika bisa di selesaikan di lurah dan camat. Kalau bisa diselesaikan di lurah dan camat, maka warga tidak perlu susah ke Balai Kota Surabaya. Menurut Eri  karena lurah dan camat itu merupakan kepanjangan tangan dari Wali Kota Surabaya.

“Kalau tidak solutif sebagai seorang pejabat, tidak aplikatif dan komunikatif ya ngapain jadi pejabat. Tapi ini akan kita lihat dari kontrak kinerja mereka untuk satu tahun ke depan,” pungkasnya.(hm/r7)