D-ONENEWS.COM

Fraksi Golkar Minta Tanggapan Soal Rangkap Jabatan

Foto : Arif Fathoni Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya saat membacakan PU di sidang paripurna

Surabaya,(DOC) – Sidang Paripurna DPRD Surabaya dengan agenda pembacaan pandangan umum (PU) fraksi-fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah(Perda) kota Surabaya soal APBD 2020 menjadi ajang kritik untuk meminta tanggapan Wali Kota Tri Rismaharini.

Namun dari 8(delapan) fraksi yang ada di lembaga DPRD tersebut, hanya fraksi Golkar yang mengkritik soal pejabat rangkap jabatan di organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemkot Surabaya.

“Kita patut mencermati rangkap jabatan di dua OPD yang bersentuhan dengan masyarakat, apakah bisa efektif mengemban misi sebagaimana keinginan Wali Kota,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Arif Fathoni saat membacakan PU disidang paripurna, Rabu(30/10/2019) siang.

Arif menyatakan, bahwa Fraksi Golkar menganggap penyusunan APBD 2020 adalah APBD terakhir bagi pemerintahan Wali Kota Tri Rismaharini. Sehingga harus ada penetrasi program yang bisa menyempurnakan keberhasilan Wali kota selama ini.

Padahal, ada kepala OPD yang masih rangkap jabatan. “Ataukah ada kaitannya dengan konstestasi demokrasi urusan pengganti?” tanyanya.

Fraksi Golkar juga menengarai, kata dia, bahwa ada oknum pejabat yang difasilitasi melakukan pencitraan. “Apakah ini ada kaitannya dengan pengganti Wali kota yang akan datang?,” tanyanya kembali.

Di akhir pembacaan pandangan umum, Arif Fathoni juga melontarkan sindiran melalui pantun. Menurutnya, pantun itu dibuatnya dalam perjalanan saat naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya.

“Juliana Ekawati pergi ke Bali, untuk melihat konstetasi demokrasi. Kalau berharap jadi Cawali, jangan gunakan dana retribusi,” ujar Arif yang mendapat tepuk tangan dari peserta sidang paripurna lainnya.(robby)

Loading...

baca juga