Surabaya,(DOC) – Ratusan pekerja yang menamakan diri Aliansi Pekerja Buruh Surabaya(APBS) menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa(6/10/2020) siang.
Mereka bergerak dari Jalan Mastrip, Karangpilang dan sempat berkumpul di depan Kebun Binatang Surabaya(KBS), menunggu kelompok buruh lainnya dari kawasan SIER Rungkut Industri.
Secara bersamaan, para buruh ini melanjutkan aksi demo nya hingga ke gedung DPRD Provinsi dan Kantor Gubernur Jawa Timur.
Menurut Koordinator Gabungan Pekerja Karangpilang(Garang), para buruh dan pekerja ini dalam naungan APBS, sehingga semua bersatu menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
“Adanya Undang-Undang Omnibus Law ini, kami meminta kepada DPRD Provinsi dan Ibu Gubernur untuk mendesak kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi mengeluarkan Perpu, sebagai pengganti Undang-Undang Omnibus Law,” tegas Marzuki.
Aksi demo sejarang, kata dia, hanya sekedar pemanasan saja. Mengingat pada 8 Oktober nanti, akan ada aksi demo lanjutab secara besar-besaran.
“Ini baru perwakilan. Nanti rencananya akan lebih besar, lebih masif pada 8 Oktober. Bahasa kami, ini pemanasan saja,” tandasnya.
Aksi para buruh ini menggunakan motor dan membawa mobil komando berupa truk yang berisi sound sistem.
Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Surabaya, sekaligus Koordinator Aliansi Pekerja Buruh se-Surabaya, Dendy Prayitno menegaskan, pihaknya meminta agar Presiden RI menerbitkan Perppu untuk mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Serikat pekerja menganggap, DPR RI terlalu cepat mengesahkan UU tersebut, sehingga para buruh meminta DPRD Jatim menyampaikan aspirasinya.Â
“Kita ingin menyampaikan aspirasi supaya di dengar jajaran DPRD Jawa Timur. Karena begitu cepatnya DPR RI, tanggal 5 Oktober kemarin digedok,” ungkap Dendy di depan gedung DPRD Jatim.Â
Dendy juga menyatakan, bahwa para pekerja di Surabaya akan terus menggelar aksi setiap hari, Rabu(7/10/2030) besok dan puncaknya pada Kamis(8/10/2020) lusa.
“Tanggal 8 InsyaAllah akan seluruh pekerja akan hadir di sini, jumlahnya ribuan. Masyarakat yang berani menyampaikan benar adalah benar, salah adalah salah, mari tanggal 8 kita sampaikan serentak,” tahdasnya.(div)