BPJS Kesehatan Tak Optimal, Pasien Miskin Harus Beli Obat Mahal

Surabaya,(DOC) – Meski sudah diterima melakukan check up di RSUD dr. Soetomo, namun Anisa Aulia (3) belum bisa bernafas lega. Pasalnya, pihak rumah sakit tidak memberikan pelayanan sepenuhnya. Anak yang mengidap penyakit infeksi paru-paru ini dipaksa harus membeli obat sendiri.

“Hanya diberi obat puyer, obat yang dibutuhkan malah disuruh nebus sendiri,” kata Agus Subagyo, ayah Anisa, Senin(6/1/2014).

Agus menceritakan, setelah sempat ditolak RSUD dr. Soetomo pada Kamis (2/1/2014), dirinya diterima berobat di RSUD Soewandhi. Namun karena peralatan di rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu tidak lengkap, akhirnya dirujuk ke dr. Soetomo. Tidak seperti sebelumnya, meski hanya berbekal surat keterangan dari Dinas Sosial, pihak rumah sakit sudah membuka tangan.

“Obat puyer harganya dibawah Rp 5 ribu yang ditanggung rumah sakit. Yang diatas itu disuruh beli sendiri, padahal yang dibutuhkan ya itu,” tegasnya.

Pria 42 tahun yang terpaksa tidur di emperan masjid An-nur Karang Menjangan lantaran tidak memiliki tempat tinggal harus mengelus dada. Pasalnya, obat dari resep dokter yang harus dibeli sendiri harganya cukup mahal. Obat-obat itu adalah cetspan syr s2 dd 1/2 cth obat paru-paru, sanadryl syr (sirup), dan imunas.

“Saya sudah ke Farmasi (apotek) tanya harganya, katanya total Rp 300 ribu, uang segitu saya dapat dari mana,” keluhnya.

Agus mengaku pernah mendatangi yayasan sosial yang biasa membantu pasien miskin. Dia tidak bisa menyebut namanya. Sayang, usahanya itu tidak berhasil. Diakuinya, untuk mendapat bantuan harus melalui proses survey yang membutuhkan waktu kira-kira satu bulan.

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono mengapresiasi langkah rumah sakit yang sudah menerima pasien jamkesmas non kuota seperti Anisa Aulia. Dia menerangkan, program jamkesmas, jamkesda, pasien yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan pasien tempat tinggal tidak tetap (T4) saat ini sudah beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan.

“BPJS sebagai pemberian kesehatan bagi warga tidak mampu dan biayanya ditanggung negara, termasuk biaya perawatan, rumah sakit, biaya dokter, biaya obat, full termasuk mereka yang masuk di ICU,” katanya.

Meski begitu, politikus PDI Perjuangan ini menyayangkan rumah sakit yang tidak mau memberikan obat dengan dalih tidak ada dalam program BPJS. Pasalnya, pasien miskin dalam tanggungan negara yang diambilkan dari sumber dana APBN.

“Jadi kalau obat tidak ada, tidak masuk BPJS harus beli di luar itu kesalahan fatal dari pihak rumah sakit, kalau tidak ada obat harus minta pemerintah, ini dalam tanggungan negara,” pungkas Baktiono.(az/r7)