Surabaya,(DOC) – Pasca membentuk Koalisi Mambangun Surabaya (KMS), enam parpol nonparlemen atau partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Surabaya kini sedang mematangkan persiapan untuk deklarasi.
Menurut Ketua DPC PBB Kota Surabaya yang juga koordinator KMS, para pengurus cabang maupun anak cabang enam parpol nonparlemen di Surabaya, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Perindo, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Hanura, Rabu (12/8/2020) malam, berkumpul untuk mengkonkritkan rencana deklarasi yang rencananya digelar pertengahan Agustus ini.
“Kami sudah beberapa kali bertemu untuk menyusun visi dan misi KMS yang sehat dan berbudaya. Dan, koalisi ini akan kami deklarasikan pada pertengahan Agustus di sekretariat bersama (sekber) KMS Jalan Panglima Sudirman 55 Surabaya,” ujar Samsurin, Kamis (13/8/2020).
Lebih jauh, Surin, panggilan Samsurin menegaskan, dengan deklarasi nanti KMS berkomitmen selama lima tahun ke depan akan menjadi koalisi permanen yang memberikan masukan positif kepada para kandidat yang maju pada Pilkada Surabaya, 9 Desember 2020. Ini agar mereka fokus pada pencegahan dan penanganan dampak pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai ini.
Selain itu, menurut Surin, normalisasi ekonomi harus berkeadilan sosial secara merata dan tidak hanya mementingkan investor besar saja. Apalagi cukong-cukong politik di balik kontestasi Pilkada Surabaya 2020.
“Dalam lima tahun ke depan, KMS bisa jadi menjadi oposisi yang selama ini tidak terjadi di DPRD Surabaya. Kami akan sikapi kebijakan legislatif maupun eksekutif jika merugikan warga Surabaya, ” ungkap Surin.
Jadi, tegas dia, KMS bukan semata-mata lahir di tengah pandemi Covid-19 dan suksesi Pilkada Surabaya 2020, tapi juga sebagai wadah pembelajaran bagi warga Surabaya yang mau bergabung untuk bersama-sama membangun Surabaya yang adil dan merata lewat jalur pendidikan politik.
Sementara Ketua DPC Partai Hanura Kota Surabaya, Edi Rahmat menambahkan, masalah pandemi Covid- 19 tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Dan semua tahu risiko dan bahayanya seperti apa. Artinya, dengan kondisi seperti ini pemerintah harus bijak dan berusaha hidup berdampingan bersama dengan Covid-19.
“Ya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Semua masyarakat pun harus menyadari dan membiasakan hidup dengan tatanan baru sesuai protokol kesehatan. Anjuran pemerintah ini harus dipatuhi sehingga tidak sampai harus menutup tempat usaha,” pungkas dia. (dhi)