Surabaya,(DOC) – Wakil Walikota (Wawali) Surabaya, Whisnu Sakti Buana menjelaskan, Pemkot saat ini tengah menseriusi dan mematangkan konsep pengembangan operasional Bus Suroboyo yang akan dipadukan dengan angkutan kota (Angkot).
Ini sebagai program lanjutan dari kebijakan Wali kota, Tri Rismaharini yang tak bisa mewujudkan proyek angkutan massal berbasis rel yakni trem.
“Jadi Bus Suroboyo itu akan menghubungkan Surabaya sisi selatan ke utara. Untuk penghubung dari Surabaya timur ke barat bisa dengan monorail yang tracknya dibangun elevated di atas jalan. Sekarang rute transportasi dari timur ke barat untuk sementara menggunakan Bus Suroboyo. Karena membangun track monorail itu membutuhkan waktu lama dan anggaran besar,” ungkap Whisnu melalui ponselnya, Rabu(12/12/2018).
Keberadaan Angkot seperti lyn dan mikrolet, kata Whisnu, masih dibutuh sebagai feeder atau angkutan pengumpan yang beroperasi ke pemukiman warga menuju ke halte moda transportasi kota. Operasional Angkot nanti dibuat rutin per-menit, sehingga para penumpang tak harus menunggu lama.
Agar menarik minat warga untuk berpindah menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum, Angkot akan di remajakan dengan berbagai fasilitas yang bisa membuat para penumpang nyaman, aman dan tepat waktu.
Whisnu mengaku, sejauh ini Pemkot telah berkomunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Surabaya yang menaungi gabungan organisasi pengusaha angkutan darat dan paguyuban lyn, untuk membicarakan soal peremajaan armada.
“Sekarang ini ada 80 rute atau trayek lyn, cuma tidak semuanya efektif. Rute trayek dalam kota ini akan dipadatkan menjadi 40 trayek. Kemudian dilanjutkan dengan peremajaan armada,” imbuhnya.
Untuk modal peremajaan Angkot, lanjut Whisnu, para pengusaha angkutan darat bisa memanfaatkan pinjaman lunak dari pihak bank.
“Bank yang sudah menyatakan kesanggupannya adalan Bank Jatim. Nanti Pemkot yang akan memfasilitasinya,” katanya.
Mengenai angsuran pinjaman, bisa diambilkan dari hasil pengoperasian armada dan para pemilik Angkot tak perlu risau akan tidak mendapat penumpang, karena sistem operasionalnya nanti diatur Pemkot dengan tidak menunggu penumpang.
Sehingga para pengusaha angkot bisa mengangsur cicilan bank secara rutin dan bisa cepat balik modal kemudian memperoleh keuntungan.
“Tiap unit armada akan mendapatkan subsidi bahan bakar dan pendapatan pengemudi. Prinsipnya, armada harus tetap beroperasi masuk dan keluar kampung. Sehingga tidak ada lagi gegeran antar pengemudi Angkot dan ojek online (Ojol). Warga pun juga mendapat banyak pilihan untuk mendapatkan moda transportasi yang nyaman, aman dan tepat waktu,” papar Whisnu.
Namun persyaratannya harus dilengkapi oleh para pengusaha angkutan, yakni harus berbadan usaha berupa PT atau koperasi.
“Untuk badan hukum tidak harus PT, pemilik armada bisa membentuk koperasi. Mengingat koperasi inilah yang akan memberikan jaminan pemberian kredit kepemilikan kendaraan dan penjaminan dari pihak bank,” tandas Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.
Keberadaan koperasi juga menyediakan suku cadang yang pembayarannya bisa dengan cara mencicil. “Tadi kan rencananya cuma ada 40 rute. Misalkan tiap satu rute ada dua bengkel khusus armada Angkot, ini kan sudah membuka peluang kerja. Ada tenaga mekanik, bisa dari lulusan SMK Jurusan mesin yang terserap,” tutupnya.(r7)