Surabaya,(DOC) – Sebelas orang Ibu-ibu lanjut usia (Lansia) diwilayah Kelurahan Tegalsari mendatangi Kantor DPRD kota Surabaya untuk mengadu soal bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang tak diterimanya.
Para Lansia yang beberapa mengenakan alat bantu, di temui oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony dan Wakil Ketua Komisi D Ajeng Wira Wati.
“Dulu mereka pernah dapat bantuan PKH dan punya kartunya. Tapi sekarang tidak dapat, bahkan yang punya kartu ATM-nya sampai sekarang tidak dapat,” kata AH Thony, usai menemui ibu-ibu lansia yang datang di Gedung DPRD kota Surabaya, didamping ketua RT setempat, Senin(18/4/2022).
Ia juga merasa prihatin terhadap para ibu-ibu lansia ini, karena mereka sering ikut antri panjang untuk mengambil bantuan. Namun ternyata saldonya kosong.
“Setiap ada pencairan Bansos, ibu-ibu ini selalu dikabari untuk menerima bantuan, sehingga mereka ikut antri panjang. Namun setelah berada dilokasi mereka kecewa karena ternyata saldonya kosong,” kata Thony kesal.
Ah Thony menduga, persoalan ini mungkin akibat informasi simpang-siur yang kurang konkrit dari pihak pendamping PKH. Seharusnya mereka memberikan kejelasan kepada warga yang berhak menerima Bansos atau tidak. Apalagi mereka dikabari disuruh ikut antri.
“Ini kasihan ibu-ibu lansia kan. Mereka sudah susah jalan. Ada yang dituntun dan memakai alat bantu, masih disuruh antri panjang. Disana ternyata mereka tidak menerima bantuan,” kata Thony Kesal.
“Kemarin ketika ada pencairan BLT minyak goreng di beberapa kecamatan, mereka juga berharap dan sempat ada yang dikabari,” tambahnya.
Menurut politisi Gerindra ini, data ibu-ibu lansia ini sempat di cek dan ternyata masuk dalam sampling penerima bantuan. Bahkan beberapa ibu-ibu sempat menerima Bansos, meski terputus pada tahun 2001 lalu.
Sayangnya, lanjut Thony, pihak pendamping PKH belum memberikan informasi terbaru soal data penerima bantuan yang sudah di mutakhirkan oleh instansi terkait. Sehingga mereka masih berharap-harap dapat menerima Bansos.
“Kelihatannya, pendamping PKH tidak kooperatif dan tidak memiliki tanggung jawab, menyalurkan informasi ke warga masyarakat yang berstatus PKH. Pak RT ini juga sudah jalan ke kelurahan untuk men-cek Bansos ibu-ibu lansia tersebut. Memang ada yang cuma dapat bantuan PKH atau BLT minyak goreng,” terangnya.
Dari keterangan RT se-tempat, lanjut Thony, pihak kelurahan cukup koorporatif membantu men-cek data penerima bantuan ke Dinas Sosial (Dinsos) kota Surabaya.
“La kok sama Dinsos dipingpong untuk lapor data ke Kemensos (Kementrian Sosial). Sementara urusan data penerima Bansos, pihak Kemensos telah menyerahkan ke daerah. Ini ceritanya pak RT lo. Katanya Bahkan katanya, warga yang mengantar ibu-ibu lansia antri Bansos ini, ada yang kehilangan motornya,” tandas Thony.
Kejadian-kejadian serupa, diindikasi bukan hanya terjadi di wilayah kelurahan Tegalsari saja. Mungkin diwilayah lain juga terjadi.
Wakil Ketua Komisi D DPRD kota Surabaya, Ajeng Wira Wati mengatakan, simpang-siur soal data penerima bantuan ini, seharusnya di informasikan ke masyarakat dengan jelas dan ter update. Sehingga masyarakat tidak kecele ketika sudah mengantri, namun Namanya tidak masuk data penerima bantuan.
“Jika informasi itu cuma mengharapkan dari pendamping PKH, maka itu kurang effektif, karena pendamping PKH itu tidak mengurusi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BLT Minyak Goreng dan Bansos-bansos lainnya. Sehingga mereka juga kurang paham soal data penerima bantuan,” jelas Ajeng.
Apabila demikian, lanjut Ajeng, maka yang terjadi saling lempar tanggung-jawab antar instasi daerah dan pusat yang mengurusi Bansos.
“Manajemen Kemensos dan Dinsos harus dirapikan supaya informasi data penerima bantuan tidak merepotkan masyarakat. Apalagi survey pendataan pakai jaringan internet yang belum tentu akurat,” pungkas Ajeng.(tr/r7)