D-ONENEWS.COM

Wakil Ketua Komisi D Minta Kelurahan dan Kecamatan Pro-aktif Dalam Proses PPDB

Kontribusi pihak kelurahan dan kecamatan sangat di butuhkan untuk mensukseskan PPDB di Surabaya. Wakil Ketua Komisi D meminta pihak Dinas Pendidikan untuk melakukan motivasi dan sosialisasi ke semua sampai tingkat kelurahan dan kecamatan.Surabaya,(DOC) – Wakil Ketua Komisi D DPRD kota Surabaya, Ajeng Wira Wati berharap peran aktif kelurahan dan kecamatan untuk memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun sekarang.

Menurut Ajeng, sistem PPDB di Surabaya sekarang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Sehingga butuh sosialisasi intens ke calon wali murid peserta didik baru.

Politisi perempuan yang terpilih lagi sebagai Anggota DPRD Surabaya periode 2024-2029 mengatakan, kontribusi pihak kelurahan dan kecamatan sangat di butuhkan untuk mensukseskan PPDB di Surabaya.
Ia-pun meminta pihak Dinas Pendidikan untuk melakukan motivasi dan sosialisasi ke semua sampai tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Kami minta Dinas Pendidikan untuk bisa melakukan motivasi dan sosialisasi yang banyak. Tidak cuma ke wali murid tetapi juga guru-guru SMP dan melibatkan pihak kelurahan dan kecamatan, khusus untuk proses PPDB SD,” kata Ajeng Wira Wati, Kamis(02/05/2024).

Kader partai Gerindra Surabaya menambahkan, sistem PPDB kali ini memang seratus persen berbasis aplikasi. Namun ingat, kendala akan sering muncul, terutama pada waktu hari pendaftaran PPDB.

“Meskipun sudah di lakukan simulasi aplikasi. Tapi pada saat hari H, pasti akan mengalami kebingungan dalam menghitung jarak. Bagaimana menentukan perbatasan kelurahan dan kecamatan. Lalu bagaimana memasukkan nilai prestasi non akademik maupun akademik. Belum lagi aplikasi yang error karena pendaftaran di lakukan secara bersamaan. Ini yang perlu di antisipasi,” tambahnya.

Ajeng mengingatkan, bahwa ada data afirmasi yang perlu up-date, juga harus bisa di akses masyarakat.
“Kemudian data afirmasi ter up-date. Sekarang ada zonasi 1 dan 2 untuk PPDB SMP Negeri. Ini harus jelas pemetaannya dari kecamatan satu dengan kecamatan lain. Harus jelas dan mana yang paling banyak,” tandas Ajeng.

 

Pemetaan Wilayah Antisipasi Sekolah Kekurangan Siswa

 

Sisi lain dengan sistem PPDB berbasis aplikasi, menurut Wakil Ketua Komisi D, akan terjadi dampak untuk sekolah swasta yang terancam kekurangan siswa didik.

Dalam mengantisipasinya, sambung Ajeng, sekolah-sekolah swasta wajib membuat berbagai inovasi menarik. Sehingga keberadaannya mampu memiliki daya saing kuat pada proses PPDB tahun ajaran 2024-2025.

“Pemetaan ini yang harus di siapkan dengan matang. Agar jumlah siswanya balance antara SMP Negeri maupun swasta. Dengan begitu tak ada lagi masalah kekurangan murid, khususnya untuk sekolah-sekolah swasta,” pungkasnya.(r7)

Loading...

baca juga