Surabaya,(DOC) – Wacana pembangunan proyek trem akhirnya di putuskan tak akan dibiayai APBD kota Surabaya, menyusul aksi penolakkan sejumlah anggota DPRD kota Surabaya yang kian menguat.
Proyek trem yang sudah direncanakan sejak 3 tahun lalu, pada awalnya akan dibiayai oleh APBD secara bertahap. Namun hal itu terus menuai pro – kontra antar anggota legislative hingga akhirnya Pemkot Surabaya memutuskan untuk mencari sumber dana lain.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan, dalam penyusunan anggaran APBD tahun 2019, pembangunan trem tidak akan dianggarkan. Termasuk dalam pembahasan draft Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Surabaya tahun 2018, yang tidak akan pernah mengalokasikan dana untuk membangun moda transportasi massal tersebut.
“Sudah dilakukan kajian kalau pembangunan trem bisa dilakukan lewat beberapa pilihan. Seperti menggunakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Jika BUMD maka ada pilihan kerjasama yaitu bisa Build Operate Transfer (BOT) atau full swasta,” terangnya, Kamis(13/9/2018).
Menurut Eri, operator trem dan sistem pengelolaannya nanti akan sepenuhnya di pegang oleh pihak swasta yang bernaung dalam BUMD. Setelah masa kontrak kerjasamanya berakhir, baru diberikan ke Pemkot Surabaya. Sistem itu jika menggunakan sistem BOT, namun berbeda lagi, jika dikelola full swasta.
“Sistem kerjasamanya nanti yang akan dibicarakan secara detail dan matang dengan pihak investor nanti. Akan menggunakan sistem BOT atau full dikelola swasta,” katanya.
Terpisah, penolakkan penganggaran proyek trem oleh lembaga DPRD kota Surabaya ini, telah diputuskan di dalam sidang Paripurna, Rabu(12/9/2018) kemarin.
“Tidak mungkin akan disetujui dalam rapat PAK apalagi dalam pembahasan APBD murni 2019, karena mana DED (Detail Engginering Design,red) nya,” tegas Ketua DPRD kota Surabaya, Ir Armuji.
Armuji malah menyarankan Pemkot Surabaya untuk meminta bantuan ke pemerintah pusat, agar bisa mewujudkan moda transportasi massal berbasis rel berupa kereta trem.
Ia juga meminta Pemkot Surabaya agar mencontoh daerah-daerah lain yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
“Kenapa kita tidak meniru Palembang misalnya yang tidak pakai APBD melainkan bantuan dari pemerintah pusat. Program bantuan itu sudah ada dulu, jauh sebelum pelaksanaan Asian Games 2018,” ungkap politisi PDI Perjuangan.
Armudji menegaskan, sebaiknya Pemkot Surabaya menerima tawaran bantuan penyediaan bus dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub) daripada ngotot membangun trem dengan memakai dana APBD kota Surabaya.
“Kemenhub sudah pernah menawarkan bus untuk moda transportasi massal di Surabaya, tapi ditolak dengan alasan tidak lowdeck. Sekarang bantuan itu diambil Pemkab Sidoarjo tetangga dekat. Padahal Kemenhub sudah ketemu saya dan menyanggupi permintaan model busnya dengan menambah anak tangga agar penumpang bisa mudah naik-turun bus,” tegas Armudji.
Proyek trem di Surabaya membutuhkan anggaran sekitar Rp.1 trilliun lebih, dengan estimasi target pembangunan kurang lebih 2 tahun.
Semula Wali kota Tri Rismaharini merasa optimisi, para legislator akan menyetujui penggunaan APBD kota Surabaya untuk membiayai pembangunan moda transportasi massal berbasil rel.
“Insyaallah ini kita ajukan perencanaannya maupun pelaksanaannya di DPRD, supaya kita bisa mulai proses lelangnya,” ungkap Tri Rismaharini, diwaktu berbeda.(rob/r7)