Surabaya,(DOC) – Gagasan Pemilihan Walikota(Pilwali) dengan musyawarah dan dipilih secara aklamasi, juga mendapat tanggapan dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) kota Surabaya yang menyatakan hal itu akan sulit implementasinya.
Ketua DPC PKB Surabaya, Syamsul Arifin mengatakan, meskipun Para pengurus DPC PDIP Surabaya telah mengumpulkan seluruh pimpinan Partai Politik(Parpol) untuk membahas wacana Pilwali dipilih aklamasi, namun, partainya tak akan menghentikan proses penjaringan bakal calon Walikota dan Wakilnya(Bacaawali). âMenurut saya ya biasa saja mas, kalau segera deklarasi itu baru luar biasa,â jawab Syamsul via pesan singkat selulernya,Kamis(18/6/2015).
Ia menambahkan, Undang-undang(UU) Pilkada nomer 8 tahun 2015, belum mengatur soal bisa dan tidaknya system pemilihan kepala daerah melalui musywarah dan di tetapkan secara aklamasi. âProses jalan terus, ada tah Undang-Undang Pilwali secara aklamasi?..,â kelakarnya.
Pernyataan sikap DPC PKB Surabaya ini, merupakan kali kedua setelah DPC Gerindra Surabaya yang juga mempertanyakan aturan perundang-undangannya.
Seperti diketahui, sembilan pimpinan Parpol yang hadir dalam pertemuan di kediaman Wakil Walikota(Wawali) Surabaya, Whisnu Sakti Buana yaitu diantaranya perwakilan dari PKB dan Gerindra, selain Demokrat, PKS, Golkar, PAN, Hanura, dan Nasdem. Hingga sekarang, DPC PDIP Surabaya belum menindaklanjuti wacana Pilwali melalui musyawarah dan mufakat dengan memilih Pasangan Cawali â Cawawali tunggal secara akalmasi.(r7)