Ribuan Santri Gelar Demo Menolak 5 Hari Sekolah

Lumajang,(DOC) – Ribuan massa terdiri dari santri dan siswa melakukan aksi damai. Mereka menolak program lima hari sekolah atau full day school (FDS) yang dinilai akan mematikan keberadaan madrasah diniyah (Madin) serta pondok pesantren.
Aksi unjuk rasa dari kalangan santri dan pengelola madrasah itu dipusatkan di depan kantor DPRD Lumajang. Ribuan santri dari berbagai sekolah dan pesantren NU hadir kantor DPRD Lumajang Senin (7/8/2017). Massa terus meneriakkan penolakan terhadap program FDS dan menolak keputusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 untuk menguatkan karakter peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuker
“Kita seluruh warga santri menolak Full Day School dan meminta kepada Presiden Jokowi agar menegur Menteri Pendidikan agar membatalkan program FDS. Bahkan kita minta agar Presiden mencopot Menteri Pendidikan,” kata salah satu orator aksi.
Sementara menurut Ketua GP Ansor Lumajang, Jawa Timur, Facrurrozi, penerapan pemerintah terkait  Full Day School – FDS dinilai tidak tepat karena mengancam keberadaan pesantren dan madrasah diniyah akan tetapi karakter bangsa juga terancam, termasuk NKRI, dasar moral menjadi salah satu dari pembentukan di pesantren khususnya diniyah.
“Dengan adanya program FDS telah menafikan peran-peran kesejarahan dan peran madrasah dalam membangun karakter bangsa dan akhlak mulia,” pungkasnya.
Facrurrozi menjelaskan kebijakan FDS tidak boleh dinegosiasikan dengan alasan apapun. Pihaknya menegaskan, telah menginstruksikan kepada seluruh kader untuk terus berjuang menolak FDS. Peraturan yang mewajibkan siswa sekolah mulai Senin sampai Jumat dari pagi sampaipetang itu dinilai gegabah dan merugikan masyarakat karena keadaan masyarakat Indonesia yang beragam, baik secara geografis, sosiologis maupun budaya.
“Sebelum negara ini ada, Pendidikan diniyah sudah ada,  sehingga tidak bisa serta merta pemerintah merampas pendidikan diniyah, untuk itu pemerintah Lumajang harus tegas menolak FDS yang dinilai sangat merugikan, “Tegasnya.
Dalam aksi demo penolakan FDS di Lumajang, sangat keras dilakukan secara besar-besaran oleh sejumlah pesantren dananak didik TPQ serta dimotori oleh GP Ansor Lumajang, maupun sejumlah organisasi peduli pendidikan lainya. Aksi Orasi terjadi di depan gedung DPRD Lumajang dan sempat memacetkan jalan raya Lumajang menuju Surabaya beberapa jam.  Upaya Kapolres Lumajang dalam melakukan penertiban secara langsung terhadap masa yang berkumpul di Lampu merah atau Trafick Light Wonorejo tidak dihiraukan oleh masa dan justru duduk di jalan, sehingga menimbulkan kemacetan jalan beberapa jam.
 
Sehingga sebanyak 10.000 masa mengancam akan mengerahkan masa yang lebih banyak lagi,  terhitung sejak hari Senin (7/8/2017) sampai dalam jangka waktu dua minggu ke depan jika tidak ada respon. (mam/r7)