D-ONENEWS.COM

Sekelompok Mahasiswa Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Surabaya,(DOC) – Melakukan aksi teatrikal di Basecampnya, Kamis(1/9/2022). Para mahasiswa yang tergabung dalam Rumah Kebangsaan Jawa Timur menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.

Sebelumnya, Rabu (31/8/2022) malam, banyak warga mengalami panic buying dan rela antri untuk membeli BBM bersubsidi dengan harga lama.

“Rencana kenaikan harga BBM yang di lakukan pemerintah memang tak lepas dari tingginya harga minyak mentah dunia hingga di atas US$100 per barel. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan
berimbas terhadap daya beli masyarakat,” ujar M. Fahrul Rozi, juru bicara Rumah Kebangsaan Jawa Timur.

Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sendiri, lanjut Fahrul, akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok lainnya.

“Musababnya, kenaikan tersebut akan di ikuti oleh lonjakan harga-harga kebutuhan pokok serta biaya jasa yang di bayarkan oleh masyarakat. Apalagi lagi, kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan harga BBM sendiri, menurut para mahasiswa Rumah Kebangsaan Jawa Timur bisa menyebabkan turunnya investasi di Indonesia, dan bisa di pastikan masyarakat melakukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Selain resiko terhadap daya beli, kenaikan harga BBM bersubsidi di perkirakan bisa mengganggu
iklim investasi di Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar di tengarai memunculkan penolakan oleh
pelbagai elemen masyarakat termasuk Rumah Kebangsaan Jawa Timur yang akan berpengaruh terhadap kepercayaan investor,” terangnya.

Dengan adanya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, Rumah Kebangsaan Jawa Timur menunjukan pernyataan sikap, yang sebelumnya melakukan aksi teatrikal atas rencana kenaikan BBM bersubsidi.

Kebangsaan Jawa Timur terkait beredarnya isu kenaikan harga BBM yang di duga kurang seriusnya pemerintah dalam pengalokasian subsidi BBM serta terdapatnya aktivitas mafia migas yang mengganggu terhadap stabilitas BBM Nasional :

  • Menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki sistem pemberian subsidi agar tepat sasaran.
  • Menuntut Kementrian Keuangan agar dapat memprioritaskan APBN untuk kesejahteraan masyarakat.
  • Membentuk satgas pengawasan terkait penerimaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
  • Mengevaluasi kinerja BPH MIGAS karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
  • Mendorong percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

Demikianlah surat pernyataan sikap ini kami sampaikan, dan semoga tuhan memberikan jalan terbaik atas perjuangan ini.(ang/r7)

Loading...

baca juga