Surabaya,(DOC) – Surat Keputusan DPP PKB yang menunjuk Musyafak Ro’uf sebagai Ketua DPC PKB Surabaya periode 2018, masih menuai protes dari pengurus dan kader PKB Syamsul Arifin.
Syamsul yang pernah menjabat sebagai Ketua DPC PKB Surabaya periode lalu, menganggap mekanisme SK DPP PKB tersebut menyalahi mekanisme kelembagaan.
“Saya kira gak bener ada SK dengan mekanisme seperti itu,” ungkap Syamsul, saat dihubungi via selulernya, Rabu(23/5/2018) siang.
PKB merupakan partai politik yang memiliki konstituen besar dan bukan partai yang buta atas administrasi ke organisasian. Menurut Syamsul, Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar dalam memberikan amanah kepada seseorang untuk memimpin partai di daerah, pasti melihat track recordnya terlebih dahulu dan melalui pertimbangan matang.
“Kita ini partai besar, bukan partai baru yang buta administrasi. Cak Imin(Muhaimin Iskandar,red) juga gak mungkin nunjuk ketua DPC yang mantan Napi Korupsi . Apa jadinya PKB dan pasti ngefek ke pencalonan cak Imin sebagai Cawapres(Calon Wakil Presiden,red),” pungkas adik Imam Nahrawi ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD kota Surabaya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa(FPKB), Masduki Thoha, menyatakan, SK DPP PKB telah diserahkan pada tanggal 16 Mei lalu oleh Cak Imin langsung.
Dalam surat tersebut, Ketua Umum DPP PKB menunjuk Musyafak Rouf sebagai Ketua DPC PKB Surabaya periode 5 tahun kedepan.
Selain Musyafak, SK DPP PKB itu juga menunjuk Mazlan Mansur sebagai Sekretaris DPC, KH Mas Jusuf Muhajir sebagai Ketua Dewan Syuro dan Masduki Thoha sebagai Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Surabaya.(rob/r7)