Surabaya, (DOC) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini mengungkap temuan audit yang menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran biaya perjalanan dinas atau kunjungan kerja (Kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya ke luar negeri untuk tahun anggaran 2023.
Dalam laporannya, BPK mencatat adanya perbedaan signifikan. Antara harga tiket pesawat yang di ajukan DPRD Surabaya dengan harga yang sebenarnya berlaku pada waktu kunker tersebut.
Selain itu, rumor audit juga menemukan bahwa Biaya Kunker DPRD Surabaya ada kelebihan bagasi yang seharusnya merupakan tanggungan pribadi para anggota dewan. Malah tercatat dan di biayai menggunakan dana anggaran kunker.
Temuan ini mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik.
Informasinya terdapat 45 dari 50 anggota DPRD Surabaya di laporkan berpartisipasi dalam perjalanan dinas ini.
Seorang sumber anonim yang menerima curhatan dari biro perjalanan yang bertugas menyelenggarakan kunker tersebut, mengatakan. pihak biro perjalanan merasa kekhawatiran yang mendalam. Terhadap dampak audit ini pada reputasi dan operasional biro perjalanan.
“Saya kasihan ke teman-teman travel. Mereka kan sudah membantu mencarikan undangan. Menyiapkan segala kebutuhan yang di perlukan. Tapi kok jadinya malah begini. Pihak yang membantu, jadi terbebani. Seharusnya anggota dewan lah yang menyelesaikan. Karena mereka yang pergi, mereka yang berkepentingan. Kok pihak travel yang jadi salah-salahan begini,” ungkap seorang sumber anonim yang telah mendapat curhatan dari karyawan Biro perjalanan.
Presiden Jokowi sempat Melarang Pejabat ke Luar Negeri
Pengamatan sumber tersebut menyatakan, bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek tata kelola pemerintahan. Termasuk ketatnya aturan untuk perjalanan dinas ke luar negeri.
Aturan yang di perketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran untuk Kunker anggota legsilatif, di lakukan dengan alasan yang benar-benar urgen dan transparan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah menerbitkan larangan perjalanan ke luar negeri bagi para Menteri dan pejabat negara selama tahun 2021 hingga 2022.
Langkah dan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran virus, sekaligus penghematan anggaran.
Menanggapi temuan BPK ini, pihak DPRD Surabaya berencana meminta bantuan Wali Kota Surabaya untuk me lobby BPK.
“Tujuannya adalah agar temuan terkait penyimpangan biaya Kunker bisa di hapus dari laporan keuangan. Dengan janji bahwa dewan akan mengembalikan kelebihan biaya yang telah keluar. Harapannya dengan langkah ini, dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan,” pungkas sumber yang tak mau menyebutkan namanya.
Sementara itu, sejumlah anggota legislatif belum dapat tersambung untuk mengkonfirmasi soal rumor BPK tersebut.(r7)