Jakarta (DOC) – Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Gedung Juang KPK, Selasa (1/6). Pelantikan tersebut dipimpin Ketua KPK Firli Bahuri.
Para pegawai tersebut dilantik setelah lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai proses alih status menjadi ASN.
Ketentuan alih fungsi status pegawai itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pelantikan dilakukan secara dalam jaringan (daring) atau online dan secara langsung. Hanya sebanyak 53 pegawai yang hadir secara langsung.
Dalam sambutanya Firli meminta agar para pegawai KPK dapat bekerja secara profesional dan menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhenti.
“Kami pesan dari mimbar ini setiap insan KPK jangan pernah ragu dan teruslah berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pengaruh dari kekuasaan apa pun, apakah itu eksekutif, legislatif dan yudikatif,” sebut Firli dalam acara pelantikan tersebut, dikutip Kompas.com, Selasa (1/6).
“Pemberantasan Korupsi tidak akan pernah berhenti sampai kita mati, sampai NKRI bebas dari korupsi,” tegas dia.
Dalam pidatonya, Firli juga berharap agar para pegawai yang dilantik menjadi ASN dapat menerapkan semangat Pancasila dalam melakukan pemberantasan korupsi.
“Segenap insan KPK wajib menjiwai Pancasila dan menjalankan setiap kewajiban dimana kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan pada hak asasi manusia selalu kita kedepankan dan utamakan dalam tugas pokok KPK,” kata dia.
Semangat Pancasila, lanjut Firli, akan terus menjadi pedoman teguh para insan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi.
“KPK berpedoman teguh pada nilai-nilai Pancasila agar tetap istikomah, independen, dan bebas dari pengaruh apapun dan mana pun dalam melaksanakan tugas yang diberikan negara dan rakyat Indonesia sebagai ujung tombak pembesantasan korupsi di NKRI,” imbuh dia.
Pelantikan akhirnya digelar setelah sebelumnya 700 pegawai meminta penundaan. Permintaan itu sebagai bentuk solidaritas terhadap 75 pegawai yang tak lolos TWK. Dari 75, sebanyak 51 pegawai diberhentikan.
Sementara sebanyak 1.274 pegawai lolos TWK. Namun dua orang tak dilantik lantaran mengundurkan diri dan satu orang meninggal dunia.
Dalam melaksanakan tes tersebut KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan beberapa lembaga lainnya. (kc)