Surabaya, (DOC) – Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Budi Leksono yang akrab di sapa Buleks telah meminta PT Pelindo untuk lebih transparan terkait penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Usai hearing yang di laksanakan di Komisi A DPRD Surabaya, ia menekankan bahwa penyaluran dana CSR seharusnya tidak didasarkan pada permintaan proposal dari warga.
Sebaliknya, dana tersebut seharusnya sudah di siapkan dengan baik, terutama untuk kawasan warga yang berada di sekitar Pelindo. Dana ini, menurut Buleks harus mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, infrastruktur, dan kegiatan masyarakat lainnya.
“Dengan anggaran beberapa miliar rupiah, yang didukung oleh beberapa anak perusahaan, dana CSR Pelindo diyakini mampu mencakup dan memberikan manfaat bagi masyarakat Surabaya, terutama masyarakat sekitar,” ungkap Buleks, Selasa (20/6/2023).
Namun, dalam hal ini pihaknya sering menerima keluhan dari warga terkait pendidikan anak-anak mereka. Contohnya seperti kasus di Yayasan Barunawati, di mana mereka kesulitan membayar SPP karena kedua orang tuanya meninggal.
“Dalam kasus seperti itu, harus segera tindak lanjut. Siswa-siswa tersebut harus dipertimbangkan untuk mendapatkan beasiswa melalui program CSR Pelindo, tanpa perlu melalui proposal formal,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa Pelindo juga harus menyediakan program beasiswa untuk siswa SD hingga SMA, tidak hanya untuk mahasiswa.
“Saya harus turun tangan secara pribadi karena mereka tidak boleh dicegah mengikuti ujian,” kata Buleks.
Sementara itu, staf yang bertanggung jawab atas masalah sosial dan lingkungan Anisa, mengatakan bahwa dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Pelindo bagi masyarakat Surabaya telah di alokasikan sebesar Rp 1,1 miliar.
“Kira-kira Rp 1,1 miliar per Juni 2023,” ucap Anisa.
Dia menjelaskan, dana CSR Pelindo dialokasikan untuk berbagai sektor termasuk pendidikan, kesehatan, penghijauan, BUMK (Badan Usaha Milik Kelurahan), desa binaan dan lain sebagainya.
Dalam bidang pendidikan, lanjutnya, program CSR Pelindo tahun sebelumnya difokuskan pada pemberian beasiswa untuk mahasiswa. Namun, dirinya tidak menyebut apakah program beasiswa tersebut juga mencakup siswa SD hingga SMA.
Selain itu, Pelindo saat ini tidak memiliki program penebusan ijazah, yang biasanya dilakukan oleh pemerintah kota bekerja sama dengan Baznas. Ia juga tidak dapat memastikan apakah ada program penebusan ijazah yang disediakan oleh Pelindo.
Kendati demikian, Anisa berjanji bahwa masukan ini akan dipertimbangkan agar Pelindo juga dapat turut campur tangan dan membantu siswa yang tidak mampu membayar ijazah mereka.
“Saran ini dapat disampaikan kepada atasan sebagai referensi untuk kegiatan di masa depan,” pungkas Anisa. (r7)