Surabaya,(DOC) – Para pedagang ITE dan UMKM di Hi Tech Mall mendatangi gedung DPRD kota Surabaya untuk menyampaikan aspirasinya soal minimnya fasilitas tempat mereka jualan.
Aspirasi tersebut disampaikan ke Komisi B DPRD kota Surabaya agar ditindaklanjuti dengan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) yang menghadirkan pihak-pihak terkait.
“Sejak 1 April 2019 lalu sampai sekarang, fasilitas Hi-Tech Mall masih minim. Sehingga sedikit mempengaruhi perdagangan. Seharusnya hari ini ada hearing tapi ada penundaan. Tapi nggak masalah karena sudah saya sampaikan ke Anas(Anas Karno) Wakil Ketua Komisi B,” kata Rudi Abdullah, Ketua Paguyuban Pedagang IT dan UMKM Hi-Tech Mall, di gedung DPRD, Senin(14/9/2020).
Kelengkapan fasilitas Hi-Tech Mall, menurut Rudi, sudah dijanjikan oleh DPRD agar Pemkot Surabaya segera dibenahi.
“Pemkot menunggu pihak ketiga untuk memperbaikinya. Tapi DPRD tidak perlu harus menunggu pihak ketiga untuk mengelola Hi-Tech Mall. Perlu segera diperbaiki karena kita transaksi lewat bank harus keluar gedung mencari ATM, bahkan sinyal juga tidak ada,” paparnya.
Dengan kondisi seperti ini, pedagang merasa keberatan untuk membayar sewa stand Hi-Tech Mall yang rencana akan dikenakan hingga Desember 2020.
Ia menjelaskan, pada 10 Agustus lalu, para pedagang mendapat surat pemberitahuan dari Pemkot Surabaya untuk tagihan rekening air dan listrik, termasuk uang sewa yang akan dikenakan mulai bulan ini.
“Rencana mulai sekarang sampai Desember 2020 pedagang dikenai sewa. Selama ini, sejak 1 April 2019 lalu, kita berdagang disitu (Hi-Tech Mall) gratis. Ini membuat kaget pedagang karena pedagang butuh tempat jualan,” tandas Rudi.
Keluhan pedagang yang ingin gratis berjualan di Hi-Tech Mall ini, telah dijadwalkan untuk dibahas oleh Komisi B bersama Pemkot Surabaya pada beberapa hari kedepan.(div)