Surabaya,(DOC) – Di tengah meningkatnya urbanisasi pasca mudik lebaran di Surabaya, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mendorong pemerintah kota (Pemkot) mengutamakan ketersediaan lapangan pekerjaan.
“Tetapi kami juga menyadari perusahaan juga membutuhkan kompetensi dan kapasitas, jadi tidak hanya identitas wilayah asal. Ini tantangan Kota Surabaya, karena Pemkot juga memiliki tugas menurunkan angka kemiskinan di Surabaya,” kata Reni, Kamis(27/4/2023)
Pemerintah kota di sebutnya harus lebih memasifkan pelaksanaan program pelatihan kerja maupun pemberdayaan untuk memperkuat daya saing warga Surabaya di tengah potensi arus urbanisasi.
“Karena di satu sisi saya mendorong Pemkot Surabaya lebih mengutamakan tenaga kerja warga Surabaya,” ujarnya.
Reni tak memungkiri Kota Surabaya yang di kenal sebagai Ibu Kota Jawa Timur, sekaligus kawasan perdagangan dan jasa di wilayah timur Indonesia memang menjadi magnet menarik kedatangan masyarakat asal luar daerah untuk mencari lapangan pekerjaan.
“Arus ekonomi di Surabaya yang bisa di katakan tinggi itu menarik kesempatan kerja bagi warga dari luar. Ini menjadi tantangan buat warga Surabaya,” ucapnya.
Kendati demikain, dia menyebut bahwa urbanisasi memang sebuah kewajaran yang sering terjadi. Namun, hal itu harus di sikapi dengan bijak oleh Pemkot Surabaya, khususnya memberi prioritas ketersediaan lapangan pekerjaan bagi warga setempat.
“Surabaya ini kota yang terbuka, apalagi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) itu bisa saja masuk ke Surabaya,” kata Reni.
Dia menyarankan pengawasan harus melibatkan pengurus RT/RW di masing-masing wilayah perkampungan dan perumahan. Selain itu, pengelola apartemen juga di minta menerapkan hal serupa.
Mereka di minta melakukan pendataan kepada para pendatang yang ingin tinggal di Surabaya. Tujuannya untuk mengetahui alasan kedatangan mereka, apakah untuk bekerja maupun menempuh pendidikan.
“Di harapkan kalau tidak ada aktifitas, apakah itu belajar atau bekerja sebaiknya tidak menetap lama di Surabaya. Kalau hanya bertamu, silahturahmi, atau berlibur di persilahkan,” ucapnya.
Sementara, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i mengatakan para pendatang yang baru saja tiba dan memiliki rencana tinggal di Surabaya dalam waktu lama, lantaran memiliki alasan kuat harus di berikan kelonggaran oleh pemerintah kota.
“Kemudian kalau ada keluarga, punya keterampilan, pokoknya ada tempat yang di tuju menurut saya itu di beri kelonggaran,” ujarnya.
Imam juga meminta para pendatang agar melaporkan kedatangannya ke pengurus RT/RW di masing-masing tempat tinggalnya.
“Sehingga nanti betul-betul Pemkot bisa membuatkan kartu penduduk musiman, sehingga gampang didata. Kalau ada apa-apa pemkot bisa melakukan intervensi atau melakukan respon,” ujarnya.(ant/r7)