Strategi Risma Hindari Tekanan Politik

Surabaya,(DOC) – Rencana Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mundur dari jabatannya yang isunya digulirkan di berbagai media, dianggap hanya strategi untuk mengelak kepentingan internal PDIP Surabaya, sebagai partai pengusungnya.
Hal ini seperti yang dikatakan oleh pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Haryadi, saat diwawancarai oleh salah satu stasiun radio Jakarta via telpon, Selasa (18/2/2014) lusa kemarin.
Menurutnya, isu mundur yang digulirkan Risma menunjukkan sisi lain dari kebiasaan Wali Kota Surabaya ini, yakni senang merajuk dan menunjukkan sifat kecengengannya. Cara itu dinilai sebagai strategi yang jitu untuk mengatasi ketidakmampuan dirinya dalam menghadapi tekanan dari internal PDIP Surabaya.
“Dengan merajuk dan mengancam mundur (dari Wali Kota Surabaya), otomatis akan mengundang perhatian struktural PDIP. Dengan begitu, mereka (DPP PDIP) kemudian turun tangan menjadi mediator,” tegasnya.
Meski Risma tidak membeber secara terang-terangan, namun bentuk tekanan berat itu terlihat saat Risma di wawancarai oleh salah satu media televisi.
Ia menduga hal itu tak lepas dari relasi dengan partai pengusung sejak di awal dia memimpin Surabaya. Khususnya, terkait kebijakan Wali Kota terhadap posisi oligarki yang ada. Baik oligarki terkait Risma sendiri, mantan Wali Kota Bambang DH, maupun oligarki terkait Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana.
“Jadi sesungguhnya, perseturuan yang terjadi bukan cermin perseturan personal antara Risma dengan Bambang dan Wisnu. Tapi melibatkan oligarki yang ada di sekitar mereka. Sehingga permasalahan menjadi rumit,” tandas Haryadi.
Sementara itu, secara terpisah, lepas dari hal itu, dukungan terhadap walikota Tri Rismaharini dari berbagai kalangan masyarakat terus mengalir. Mereka adalah Gerakan Rakyat Surabaya(GRS), Ikatan Masyarakat Madura(Ikamra), Laskar Sakera, Assoisasi pedagang kaki lima(Apkli) dan komunitas sosial media/twitter(Movement). Dukungan para elemen masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Surabaya Jl. Yos Sudarso 18-22, Kamis (20/2/2014), dengan membawa tema “Save Risma”.(r7)