Surabaya,(DOC) – Pasca Bupati Saiful Ilah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak ruangan di Kantor Kabupaten Sidoarjo yang tersegel.
Namun demikian, roda pemerintahan tetap berjalan seperti sediakala dan ruangan yang tersegel sudah bisa digunakan kembali.
Pernyataan ini dikatakan oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, saat mengikuti Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah di Provinsi Jatim tahun 2020, Kamis (9/1/2020) siang di Convention Hall Grand City Surabaya.
Ia menambahkan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo akan mengikuti aturan, sekaligus mengkaji ulang soal kasus yang menimpa Saiful Illah.
“Untuk itu kami akan kaji. Kami jelas prihatin. Disamping pimpinan kami, Pak Bupati juga sebagai Bapak kami, tetapi berkenan tentang masalah hukum, maka kami ikuti aturan hukum yang ada,” katanya.
Nur Ahmad, menambahkan, Pemkab Sidoarjo berniat membantu menyiapkan kuasa hukum terhadap Bupati Saiful Ilah yang saat ini ditangkap KPK. Tetapi, pihaknya masih melihat lagi masalah tersebut lebih dalam, agar tidak ada masalah dengan peraturan.
“Kalau dimungkinkan kami akan membantu soal lawyer, kalau ya maka kami akan lakukan, tetapi kami kaji dulu, soal OTT yang saat itu terjadi. Jadi semuanya prihatin, kita membantu Pak Bupati selama itu nanti tidak bertubrukan dengan aturan yang ada,” imbuhnya.
Nur Ahmad menjelaskan, ada beberapa kantor pelayanan dilingkungan Pemkab Sidoarjo yang sempat disegel oleh penyidik KPK. Jumlahnya cukup banyak dengan lokasi yang berbeda.
“ULP (Unit Layanan Pengadaan) kantor tidak seluruhnya (disegel). Jadi nanti demi kelancaran, untuk pekerjaan di OPD dan lain sebagainya, saat ini sudah bisa digunakan,” jelasnya.
Selain itu, seperti penjelasan sebelumnya, Nur Ahmad menegaskan jika pelayanan tetap berjalan seperti sedia kala. Bahkan tidak ada perubahan dan gangguan untuk kinerja Pemkab Sidoarjo.
“Pelayanan publik tetap berjalan, semuanya jangan sampai akibat kejadian ini justru nanti mengurangi (kualitas) pelayanan publik kita dan masyarakat menderita,” ungkapnya.
Ia juga berpesan, bahwa kejadian ini bisa menjadi cermin, untuk koreksi diri, terutama para ASN Pemkab Sidoarjo, dalam menjalankan tugas.
“Jadi dengan kejadian ini justru kita harus mengambil hikmah dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kinerja dan kita jauhi sesuatu yang kurang baik,” pungkasnya.
Seperti pada pemberitaan sebelumnya, Rakorda dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan se Jatim di Grand City Mall Surabaya, juga dihadiri oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.
Disela acara tersebut, Firli sempat menjelaskan, kasus OTT yang menjerat Bupati Saiful Ilah.
Menurut dia, bupati Sidoarjo dan ajudannya tertangkap tangan menerima sesuatu dari seseorang berinisial IG dan TS pada Selasa(7/1/2020) malam sekitar pukul 18.30 Wib.
“Beserta itu juga ada 4 orang yang menerima salah satu pelaksana pembangunan apakah itu PPK atau unit pengadaan barang dan jasa. Itu saja,” pungkasnya.(div/robby)