Surabaya, (DOC) – Sebuah aksi kolaboratif yang melibatkan sekitar 20 aktivis lingkungan dari Ecoton dan gabungan mahasiswa beberapa universitas di Surabaya telah menggelar aksi teatrikal di depan Konsulat Jenderal Jepang. Aksi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah Jepang agar menghentikan pengiriman sampah plastik ke Indonesia.
Dalam aksi tersebut, para aktivis membawa tumpukan sampah plastik impor dari Jepang sebagai simbol protes atas masuknya sampah tersebut di Indonesia.
Koordinator aksi, Alaika Rahmatullah, mengungkapkan bahwa masuknya sampah plastik ini terjadi melalui penyelundupan dalam aktivitas impor kertas.
“Data dari UN Comtrade menunjukkan bahwa Jepang telah mengirimkan rata-rata 1,5 juta kilogram sampah plastik ke Indonesia setiap bulannya sejak tahun 2020 hingga 2023,” ungkap Alaika.
Temuan sampah impor ini juga ditemukan di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, serta di dua desa Kabupaten Sidoarjo, yaitu Desa Gedangrowo dan Desa Bangun.
“Pengiriman sampah plastik ke negara berkembang seperti Indonesia tidak hanya tidak etis, tetapi juga memiliki dampak serius bagi ekosistem sungai dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Ecoton mengungkapkan bahwa celah masuknya sampah plastik ini terjadi melalui aktivitas impor kebutuhan bahan baku kertas bekas di Jawa Timur.
Sampah plastik disusupi dalam persentase sebesar 30% dari total impor tersebut. Data dari UN Comtrade menunjukkan bahwa Jepang merupakan salah satu dari enam negara pengirim sampah kertas terbesar ke Indonesia.
Sampah plastik impor ini membawa ancaman serius bagi lingkungan, terutama dalam bentuk kontaminasi mikroplastik dan dioksin di sungai Indonesia, khususnya Sungai Brantas yang menjadi sumber air baku PDAM di beberapa kota di Jawa Timur.
Rafika Aprilianti, Kepala Laboratorium Ecoton, menjelaskan bahwa mikroplastik merupakan remahan plastik berukuran kurang dari 5 mm yang dapat mengikat polutan di sekitarnya, seperti logam berat dan pestisida.
“Selain itu, sampah plastik juga mengandung senyawa kimia pengganggu hormon yang berpotensi menyebabkan kanker pada manusia,” ujarnya.
Karena itu, Ecoton mendesak pemerintah Jepang untuk menghentikan pengiriman sampah plastik ke Indonesia. Mereka juga menekankan bahwa Jepang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik tersebut.
Selain itu, mereka menuntut agar Jepang mampu mengolah dan mendaur ulang sampah plastiknya sendiri, serta menghentikan ekspor sampah ke negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Dr. Daru Setyorini, Direktur Eksekutif Ecoton, menambahkan bahwa Jepang harus menjadi pelopor dalam mengelola sampahnya sendiri secara bertanggung jawab dan menghentikan penjajahan pencemaran plastik ke negara-negara berkembang.
“Ini penting karena daur ulang plastik tidak selalu dilakukan dengan aman dan dapat mengancam kesehatan lingkungan dan masyarakat,” kata Dr Daru.
Dengan aksi ini, para aktivis lingkungan berharap agar pemerintah Jepang mendengarkan desakan mereka dan bertindak untuk mengakhiri pengiriman sampah plastik ke Indonesia demi menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. (r6)