Surabaya, (DOC) – Wakil Ketua DPRD Surabaya A.H Thony mendukung program revitalisasi balai RW yang diinisiasi oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Namun, Thony mengingatkan agar revitalisasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan RW.
“Kami setuju dengan program wali kota yang sekarang sudah mulai membangun balai-balai RW di Surabaya. Tapi yang perlu kami ingatkan bahwa jangan hanya membangun, tapi harus didasarkan pada kebutuhan RW,” kata Thony dalam wawancara dengan awak media, Rabu (13/9/2023).
Thony menjelaskan bahwa RW selama ini memiliki banyak tugas dari pemerintah kota, mulai dari pelayanan kesehatan, pendataan, hingga penyelesaian masalah lingkungan. Oleh karena itu, balai RW perlu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung tugas-tugas tersebut.
“Pertama, harus terfasilitasi adanya sekretariat. Kedua, harus ada satu PAUD. Kemudian ada posyandu, itupun juga perlu ada tempat sendiri. Kemudian ada kegiatan ekonomi yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti ruang koperasi, kemudian ada yang tidak kalah penting adalah ruang pertemuan, yang bisa memenuhi antara 75 hingga 125 orang,” ujarnya.
Thony menilai, ruang pertemuan yang memadai sangat penting untuk kegiatan-kegiatan RW, seperti rapat RT, pertemuan warga, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Menurut pertimbangannya, RW memiliki beberapa RT. Ketika RT ingin mengundang warganya, maka perwakilan dari satu KK itu satu orang yang artinya ada 75 hingga 125 orang harus berkumpul.
“Kalau itu udah dilengkapi, maka kita akan bisa menatap kedepan bahwa Surabaya akan menjadi kota yang secara administratif lengkap, perangkatnya tercukupi, dan spirit reformasi birokrasi yang menurunkan pegawai sampai tingkat RW itu betul-betul bisa dimanfaatkan,” kata Thony.
Thony juga menyoroti fenomena kurangnya balai RW di Surabaya. Menurut data dari Pemkot Surabaya, terdapat 1.182 balai RW yang perlu diperbaiki atau dibangun.
“Nah fenomena sekarang, ketika dorongan pada petugas-petugas atau staf yang turun di balai RW, banyak RW yang tidak memiliki balai sehingga ngantor dirumah pak RW. Itu merepotkan,” paparnya.
Thony berharap, Pemkot Surabaya segera memetakan balai RW yang perlu diperbaiki atau dibangun. Bagi wilayah yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah dan bangunan masih belum mencukupi, perlu pemikiran bahwa mereka harus memiliki kantor yg standart.
Thony juga mengapresiasi inisiatif Pemkot Surabaya untuk menambah biaya operasional RW. Menurutnya, penambahan biaya operasional tersebut dapat membantu RW dalam menjalankan tugas-tugasnya.
“Itupun juga peru kita pikirkan bagaimana operasionalnya. Baru-baru ini pak wali memberikan instruksi akan ada penambahan biaya operasional kepada RW. Kami juga setuju karena biaya operasional itu tidak murni menambahkan, namun hanya menggeser saja,” pungkas Thony. (r6)