Giliran Mahasiswa Turun Jalan Protes Kebijakan Pemerintah

Jakarta,(DOC) – Giliran para mahasiswa yang mengikuti jejak para umat muslim untuk menggelar aksi turun jalan.
Aksi yang akan digelar serentak dari berbagai daerah dan berpusat di gedung DPR – MPR RI Jakarta, memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap meresahkan rakyat.
Rencana aksi berbagai elemen mahasiswa yang dimotori oleh BEM seluruh Indonesia, akan bertajuk “Aksi 121”, dan dilaksanakan pada hari Kamis (12/1/2017) besok.
Terpisah, sejumlah mahasiswa dari Kalimantan Barat (Kalbar) telah menginventarisir kebijakan pemerintah yang menaikkan harga berbagai kebutuhan dalam waktu yang singkat, hingga membuat resah masyarakat.
Mulai dari harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL) sampai kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor.
“Di Pontianak tempatnya belum tahu, akan kami pusatkan di mana. Masih dalam tahap koordinasi dengan BEM lainnya,” ujar Presiden BEM REMA Institut Keguruan dan Ilmu Politik (IKIP) Pontianak Muhammad Suriansyah, seperti yang dilansir Rakyat Kalbar, Senin (9/1/2017) kemarin.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Kalbar ini, juga menjelaskan, beberapa poin tuntutan para mahasiswa, yaitu diantaranya, mendesak pemerintah membatalkan kenaikan TDL berdaya 900VA.
“Padahal tahun 2015 pemerintah sudah menghilangkan subsidi listrik golongan 1.300 VA dan 2.200 VA. Namun, kami tidak melihat adanya optimalisasi pelayanan PLN yang merata di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Tuntutan lainnya, menurut Suriansyah, yaitu pencabutan PP nomer 60 tahun 2016 yang telah diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo. Para mahasiswa tidak setuju dengan dalih pemerintah yang menyebut kenaikan bea pengurusan surat kendaraan bermotor adalah cara lain untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Meningkatkan APBN dengan membebankan biaya tinggi ke masyarakat, bagi kami bukan cara yang bijak. Apalagi oleh pemerintah yang ngakunya merakyat,” kata Suriansyah.
Suriansyah juga meminta pemerintah menanggapi serius isu tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang belakangan meresahkan masyarakat. Sekaligus menanyakan janji pemerintah tentang penambahan 10 juta lapangan kerja baru.
“Janji itu untuk para TKA bukan bangsa kita. Sehingga kami serentak menyerukan aksi bela rakyat. Presiden yang terpilih ini tidak gratis, harus melalui proses pemilihan yang menggunakan uang rakyat, Rp 7,9 triliun,” cetusnya.(mi/r7)