Surabaya,(DOC) – Untuk menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan, Partai Golkar mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya segera melakukan kajian ilmiah untuk pemekaran daerah pemilihan (Dapil) Kota Surabaya pada Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Arif Fathoni, Rabu (19/5/2021) petang. Dia mengatakan, sebagai peserta pemilu, sejak awal Partai Golkar berpandangan hasil Pemilu 2019 banyak suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi.
“Ya, prinsipnya bagaimana kita memedomani bahwa suara rakyat itu adalah suara Tuhan,” ujar dia.
Lebih jauh, Toni, panggilan Arif Fathoni menjelaskan, dengan asumsi penduduk Surabaya akan tembus 3 juta jiwa pada Pemilu 2024, maka kursi di DPRD Kota Surabaya akan bertambah dari 50 kursi menjadi 55 kursi. Maka pemekaran dapil itu sebuah keniscayaan.
Artinya dengan tambahan lima kursi tersebut dan demografi Surabaya yang sedemikian rupa, tentu semua pihak harus memiliki frekuensi yang sama. “Kalau ada tambahan lima kursi tentu paling ideal adalah dapilnya dimekarkan,” tandas dia.
Lantas Toni mencontohkan Kabupaten Sidoarjo. Kota tetangga Surabaya itu punya 28 kecamatan, tapi dapilnya ada enam. Sementara Surabaya yang jumlah penduduknya mencapai 2,9 juta jiwa yang tersebar di 31 kecamatan hanya memiliki lima dapil. Tentu ini harus dimekarkan.
“Anggota dewan itu mewakili ketokohan lokal masyarakat setempat. Jadi terhubung antara pemilih dengan anggota dewannya. Sehingga proses pembinaan konstituen lima tahun ke depan, ketika yang bersangkutan terpilih, itu menjadi sangat mudah,”ungkap Toni.
Yang jadi pertanyaan, apakah KPU mau atau tidak? “Kalau dari parpol itu mendorong dimekarkan. Tujuan dari Golkar adalah menjaga atau melindungi suara rakyat agar tidak terbuang sia-sia,” tandas Toni.
Idealnya berapa dapil? Toni yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya yang membidangi hukum dan pemerintahan ini mengaku, idealnya enam atau tujuh dapil. Harapannya, agar ketokohan, keterwakilan masyarakat terhadap anggota legislatifnya itu menjadi terikat.
Karena apa?Kalau melihat dapil 3 (Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar) dan dapil 5 (Asemrowo, Tandes, Pakal, Benowo, Sambikerep, Lakarsantri, Karangpilang, Wiyung, Dukuh Pakis) itu jangkauan wilayahnya terlalu luas dan kecamatannya terlalu banyak.
“Tentu ini menghambat keterkaitan antara anggota legislatif dengan konstituennya,”beber Toni.
Untuk itu, dia berharap KPU Kota Surabaya segera melakukan kajian dengan menggandeng perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Sehingga semuanya berbasis ilmiah.
Sementara partai-partai sebagai peserta pemilu yang nanti akan disuguhkan pemekaran dapil juga akan menyampaikan pendapatnya.
Begitu juga Partai Golkar akan menggandeng akademisi-akademisi untuk melakukan kajian secara komprehensif. ” Terpenting adalah keterwakilan rakyat dengan anggota dewan setempat terhubung, “tambah mantan jurnalis ini.
Selain itu, lanjut dia, Partai Golkar akan menjaga suara rakyat suara Tuhan itu jangan sampai tidak terkonversi menjadi kursi. Ini tentu berkhianat terhadap suara rakyat.
Soal permintaan anggaran dari KPU, Toni menjelaskan, ketika melakukan kajian dengan perguruan tinggi tentu KPU mengeluarkan biaya. Ini kan masuk anggaran non pemilu, sehingga KPU harus mengajukan hibah kepada Pemkot Surabaya.
Karena itu, pada rapat sebelumnya Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Politik) Kota Surabaya diundang di Komisi A karena ini akan membahas APBD Perubahan 2021. Diharapkan pengajuan dana hibah KPU itu dimasukkan dalam rencana kerja Bakesbangpol, sehingga dana hibah tersebut bisa digedok dalam APBD perubahan 2021. Dengan begitu, KPU Kota Surabaya bisa bekerja. Begitu juga Dispendukcapil Kota Surabaya.
“Sehingga harapan kita bersama untuk melindungi suara rakyat suara Tuhan itu tidak terbuang sia-sia dan pemekaran dapil bisa terjadi pada Pemilu 2024, ” beber Toni.
Anggarannya berapa? Toni mengaku belum melihat. KPU memang butuh anggaran untuk sosialisasi karena dapil berubah, butuh kajian, butuh focus group discussion (FGD) dan lain lain. “Itu kan berbiaya. Saya harap wali kota menyetujui,” ucap Toni.
Ditanya alternatif pembagian dapil tetap lima, sementara lima kursi didistribusikan ke masing masing dapil. Artinya satu dapil dapat tambahan satu kursi, Toni menilai itu tidak menganut prinsip pemerataan. Sekarang
dapil lima itu mencakup sembilan kecamatan dari ujung Osowilangun sampai Sutos.
Ini kan terlalu berbiaya mahal. Padahal rezim pemilu Indonesia kan bagaimana semua punya kewajiban yang sama untuk menekan biaya politik. Karena biaya politik tinggi, maka potensi korupsi makin tinggi ketika yang bersangkutan menjabat.
“Maka kita semua harus punya frekuensi yang sama bahwa biaya politik harus direndahkan. Sehingga proses pertanggungjawaban kinerja anggota DPRD untuk mewakili rakyatnya itu sangat diharapkan.
“tutur Toni.(dhi/r7)