Surabaya,(DOC) – Pengamat politik dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Dian Hijrah Saputra mengkritik sikap aktivitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penyaluran bantuan sosial (Bansos).
Di sebutkan bahwa Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menolak Bansos di hadapan Presiden Jokowi di masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bahkan, kabarnya Mensos Risma juga tak di libatkan membagikan Bansos pangan.
Hal ini menjadi viral dan di ungkapkan oleh salah-satu video podcast Tempo âBocor Alusâ di akun Youtube @TempoVideoChannel yang di unggah beberapa hari lalu.
Di ketahui pihak staf Presiden membenarkan, bahwa Presiden Jokowi memang tidak mengajak Mensos Risma terkait bagi-bagi Bansos pangan.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana yang mengakui bahwa Bansos yang di bagikan Presiden di masa Pemilu ini berkaitan dengan cadangan pangan dari dampak El-Nino. Sehingga, ini melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional dalam pembagian Bansos.
Pengamat Politik UNESA, Dian Hijrah Saputra menilai apa yang di lakukan Presiden Jokowi dalam membagikan Bansos tanpa Kementerian Sosial (Kemensos) di masa pemilu justru bersifat substantif atau adanya dugaan kepentingan lain.
âKarena itu bisa saja khalayak menilai bahwa ada kepentingan yang di lakukan oleh pak Jokowi terhadap Bansos,â ujar Dian, Selasa(13/2/2024).
Menurut Dian, penolakan Mensos Risma dalam membagikan Bansos di masa tahun Politik, tidak hanya menunjukkan sikap tegas. Namun, mantan Wali Kota Surabaya ingin mempertanyakan bagaimana alur Bansos yang akan di bagikan.
âKemensos bukan hanya menolak namun kemudian mempertanyakan bagaimana alur dan jumlah yang akan di berikan ke masyarakat yang butuh,â ujarnya.
Tanggapi Mensos Tolak Bansos Depan Presiden Jokowi
Dian menanggapi, bahwa hal ini di luar panikan. Ia menilai bahwa pembagian Bansos yang di kerjakan Jokowi, di pandangan masyarakat bukanlah tugas Presiden. Melainkan, seharusnya tugas yang berwenang yakni Kemensos, atau pejabat-pejabat bawahnya.
âAkhirnya kemudian masyarakat menilai. Ini merupakan bentuk aktivitas presiden yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Karena sebenarnya cukup pejabat seperti camat lurah yang melaksanakannya dengan di salurkan melalui Kemensos,â jelasnya.
âSaya melihat bahwa apa yang dilakukan presiden dalam pembagian Bansos, justru keluar dari hal yang bersifat substantif,â imbuhnya.
Lebih lanjut Dian menambahkan, khalayak menilai bertepatan di masa Pemilu, bahwa ada kepentingan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap Bansos tersebut. Sebab, tidak melalui kaidah-kaidah yang harus diterapkan.
âSaya kira tidak hanya di masa pemilu. Justru pembagian Bansos ini seharusnya di kembalikan kepada kaidah penyalurannya. Seperti melalui camat lurah yang kemudian bersentuhan langsung dengan masyarakat, agar tepat sasaranâ terangnya.
Ia menyatakan, presiden seharusnya masih banyak tugas-tugas negara yang lebih penting selain membagikan Bansos.
âMasih banyak tugas lain dari presiden selain membagi Bansos. Apalagi Bansos berasal dari dana APBN. Kalau Bansos di bagikan presiden, apa fungsi aparatur sipil yang lain?,â pungkasnya.(r7)