Surabaya,(DOC) – Menjelang pendaftaran pasangan calon (paslon) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, 4-6 September 2020, siapa bakal calon wali kota (bacawali) dan bakal calon wakil wali kota (bacawawali) yang direkomendasi DPP PDI-P untuk maju pada Pilkada Surabaya 2020, sampai sekarang masih menjadi teka-teki.
Bahkan, sampai pada gelombang kedua pengumuman rekomendasi calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020 oleh DPP PDI-P, figur paslon untuk Surabaya belum disebut. Apakah PDI-P tak memiliki kader yang mumpuni untuk bersaing di pilkada, atau ini bagian dari strategi untuk mengacaukan calon lawannya, Machfud Arifin yang diusung delapan parpol (PKB, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, NasDem, PAN, dan PPP) dan kini sedang sibuk memilih calon pendampingnya?
Sekretaris DPC PDI-P Kota Surabaya, Baktiono ketika dikonfirmasi menegaskan, bahwa paslon PDI-P sebenarnya sudah ada. Hanya saja memang belum dikeluarkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. “Paslonnya sudah ada. Tapi belum dikeluarkan dan itu kewenangan Ibu Hj. Megawati dan DPP partai. Ya, mungkin masih menunggu timing yang tepat untuk mengumumkan ke publik,” ujar dia, Minggu (9/8/2020).
Ketika didesak siapa paslon yang direkom? Baktiono yang juga Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini memilih mengelak dan mengaku tidak tahu. “Yang tahu itu hanya Ibu Megawati dan DPP partai. Kita di DPC dan DPD hanya sebatas melakukan penjaringan calon saja,” tandas dia.
Lebih jauh, Baktiono membantah jika lambatnya PDI-P mengeluarkan rekom untuk calon di Surabaya karena tak punya kader mumpuni. Menurut dia, PDI-P justru memiliki banyak kader-kader militan yang layak untuk bersaing di Pilkada Surabaya 2020. “Minta berapa pun ada. Saya rasa ini hanya masalah waktu saja, “ungkap dia.
Terkait aksi borong dukungan partai yang dilakukan bacawali Machfud Arifin (MA), Baktiono mengaku tidak khawatir. Karena PDI-P bertekad memenangkan paslon yang akan dipilih partai pada pilkada nanti.
PDI-P, tandas Baktiono, tetap pada prinsip berkoalisi dengan rakyat dalam kerja-kerja politik. “Pilkada ini yang menentukan adalah suara rakyat Surabaya, bukan banyaknya dukungan parpol, “ungkap politisi senior ini.
Sebelumnya Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membeberkan sejumlah alasan partainya belum mengumumkan pasangan calon untuk Pilkada Surabaya 2020. Salah satunya, kader PDI-P yang juga Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, saat ini sedang berkonsentrasi di dalam penanganan Covid-19. Apalagi Surabaya menjadi pusat dari seluruh konsentrasi dan penanganan pandemi.
Selain itu, Hasto mengatakan, pengumuman rekomendasi pasangan calon di Pilkada 2020 juga mempertimbangkan momentum. Secara strategi komunikasi politik, dia menyebut tak bisa semua daerah yang penting dan strategis serta menjadi pusat-pusat pergerakan politik diumumkan bersamaan.
“Jakarta, Surabaya, Solo, Medan, Semarang itu contoh simbol-simbol politik yang penting. Intinya seluruh ibu kota provinsi. PDI-P tentu saja harus melihat momentum,” ujar Hasto.
Sementara
pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hariadi justru melihat internal partai yang belum selesai. Bisa juga ini merupakan bagian dari strategi PDI-P.
âPendaftaran paslon kan baru mulai 4 September. Mencermati kebiasaan PDI-P momennya selalu mendekati pendaftaran paslon,âjelas dia.
Dia menyatakan, PDI-P tak kunjung mengumumkan jago untuk Pilkada Surabaya, tidak bisa dianggap terlambat. Tapi lebih karena strategi untuk membingungkan lawan. Itulah yang selalu digunakan PDI-P. Apalagi calon lawannya Machfud Arifin yang didukung koalisi partai besar punya kekuatan logistik cukup kuat.
â Ya, PDI-P mungkin masih menimbang-nimbang figur yang dianggap bisa mengonsolidasi-kan kekuatan nasionalis untuk mengalahkan Pak MA,â tandas dia.
Menurut Hariadi PDI-P sangat berhitung pada Pilkada Surabaya. Calon itu dari kader atau profesional merupakan domain partai âYang jelas, target partai biasanya tidak hanya pilkada 2020 saja, tapi juga konsolidasi untuk pemenangan Pemilu 2024, “ungkap dia.
Dia menambahkan, mungkin PDI-P sudah punya figur yang dianggap bisa mengonsolidasi kekuatan tidak hanya di Pilkada Surabaya tapi juga untuk pemenangan Pemilu 2024. Kalau seperti itu, berarti PDI-P kembali menggunakan strategi untuk membuat bingung lawan. (dhi)