Surabaya,(DOC) – Kericuhan penertiban pedagang kaki lima (PKL) pasar Gembong dijalan Kapasari Surabaya, Senin(12/11/2018) malam hingga terjadi penyanderaan mobil Satpol PP tak membuat Pemkot Surabaya akhirnya mengalah.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mengatakan, penertiban PKL Gembong lantaran pemilik rumah disekitar jalan Kapasari tak bisa leluasa keluar masuk rumah karena terhalangi oleh lapak pedagang.
Kondisi ini menurut Risma, telah berlangsung sejak beberapa tahun silam. Bahkan tak sedikit warga setempat yang terpaksa menutup usahanya.
“Ini soal keadilan, karena sudah berlangsung beberapa tahun sampai kasihan aku sama pemilik rumah. Pemilik rumah ini sudah bayar pajak, bayar PBB, tapi kemudian tidak bisa banyak yang meninggalkan rumahnya dan tidak bisa membuka usahanya. Saya mohon pengertiannya, itu banyak usahanya yang mati,” pintanya disela acara pelatihan fundamental for urbanization oleh kementerian PUPR di Hotel Majapahit, Selasa(13/11/2018).
Sebenarnya penertiban para PKL Gembong ini bukan tanpa solusi. Menurut Wali Kota Risma, Pemkot Surabaya sudah menyiapkan sentra PKL di Gembong Asih.
Jika sekarang kondisi tempat relokasi masih sepi hal itu hanya dipermulaan saja. Kedepannya, Risma optimis sentra PKL Gembong Asih akan ramai oleh pengunjung.
“Kalau sekarang masih sepi, ya biasalah. Dulu di Keputran juga awalnya begitu, tapi sekarang sudah puluhan juta penghasilannya. Pasar ikan di Gunungsari juga begitu, tapi coba sekarang dilihat,” ujarnya.
Syarat PKL yang boleh menempati lahan relokasi itu, adalah warga Surabaya.
Sehingga dirinya tidak bisa mengakomodir para PKL yang berasal dari luar kota Surabaya.
Menurut Risma, para pedagang yang akan menempati sentra PKL Gembong Asih tidak akan dipungut biaya, karena masih asset Pemkot Surabaya.
“Jadi, itu masalahnya. Tidak bisa aku memasukkan. Itu untuk warga Surabaya dan sudah dihitung semuanya. Saya mohon lah sekali lagi pengertiannya,” pungkasnya.(robby/r7)