Surabaya,(DOC) – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di datangi oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Widiarsih Agustina bersama beberapa staf KSP di rumah dinasnya, Jalan Sedap Malam, Rabu(16/12/2020) siang.
Kedatangan KSP ke Surabaya ini, seakan menarik spekulasi bahwa rumor soal Wali Kota Risma di tawari Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) menggantikan posisi Juliari P Batubara, memang benar adanya.
Namun ketika ditanya sejumlah awak media, Widiarsih Agustina mengaku tak mengetahui soal rumor tawaran Mensos ke Wali Kota Risma. Menurut dia, kedatangannya ke Surabaya menemui Wali Kota Risma, hanya untuk menjalankan program KSP mendengar.
“Tidak ada kaitannya dengan urusan Kabinet pak Presiden. Kami kesini hanya untuk program posisi komunikasi publik dan politik serta menjaring aspirasi masyarakat, termasuk dari Jawa Timur. Kebetulan kemarin menjaring aspirasi di Kota Surabaya,” ungkapnya.
Widiarsih juga mengaku, tidak ada pesan khusus dari Presiden RI Jokowi kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Menurutnya, timnya ke Surabaya murni untuk menjalankan tugas yang nantinya akan di bahas dan ditindaklanjuti di Jakarta.
“Banyak aspirasi yang tidak bisa langsung sampai ke istana. Nah, kita mencoba menjembatani dan kita coba turun untuk jemput bola. Kami sudah turun ke berbagai kota juga, ini akan menjadi program keberlanjutan ke depannya,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Tri Rismaharini sendiri, saat dikonfirmasi, terus membantah jika namanya digadang-gadang masuk dalam daftar Mensos RI.
Ia menyatakan, tidak berani mengemban tugas sebagai Mensos dengan alas an banyak warga yang bergantung pada bantuan dari Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial, dan beberapa bantuan lainnya.
“Berapa orang di Indonesia ini sangat bergantung pada Kementerian Sosial. Jadi itu, kenapa aku engga berani sama sekali berpikir karena itu berat pasti tugasnya. Sekian orang menggantung mulai PKH, apa, apa, itu kan pasti berat,” ungkapnya.
Bagi Wali Kota Risma, mendata bantuan ke masyarakat agar tepat sasaran dianggap sangat sulit. Bahkan, dirinya pernah mendapati kasus adanya warganya mengirimkan surat akibat tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Ini tidak mudah. Misalkan masalah data, kan tidak mudah. Kita harus mencari data clear, jadi kemarin ada (warga) kirim surat ke saya, soal case di Surabaya. Dia mempertanyakan kenapa tidak mendapat bantuan. Ternyata dia pindah dan tidak pamit ke RT dan RW-nya. Jadi Pak RT dan RW-nya engga tahu mau kasih ke mana,” tuturnya.
Kedua, lanjut Wali Kota Risma, yaitu mendata masyarakat yang sudah dianggap mapan dan tidak perlu lagi mendapatkan bantuan. Hal tersebut juga menjadi tugas berat karena pertanggungjawabannya.
“Jadi banyak sekali harus dibenahi. sekali lagi kenapa saya tidak berani,” kata dia.
Meski mengaku berat, Risma akan mempertimbangkan jika mendapat perintah dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Kalau saya dapat perintah Bu Mega: Bu Risma kamu jalani ini, aku baru jalan. Tetapi bukan aku yang minta atau aku kepingin. Aku takut tadi itu, karena sekian orang bergantung pada itu. Sekian juta orang bergantung pada bantuan-bantuan itu. Kalau aku salah bahaya sekali dan harus mempertanggungjawabkan ke Yuhan YME,” pungkasnya.(robby)